Dishub Pekanbaru Merambat Kelola Parkir Ritel dan Swalayan, Dewan Sebut Harus Acuan Hukum

- Rabu, 28 Juli 2021 | 14:22 WIB
Kendaraan sedang parkir (dok) (Akmal)
Kendaraan sedang parkir (dok) (Akmal)

PEKANBARU (HR)-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar tidak membuat kebijakan tumpang tindih.

Melihat rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru akan mengambil retribusi parkir dilahan toko ritel modern dan swalayan yang ada di Kota Pekanbaru. Rencana itu akan diberlakukan pada Agustus 2021

Sejauh ini, retribusi parkir dilokasi tersebut masuk dalam areal parkir khusus yang mana pendapatan parkir khusus ini masuk dalam kategori pajak parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.

"Apa yang dilakukan Dispenda selama ini kita nilai sudah mantap itu, untuk parkir inikan memang ada beberapa kategori yang memang menjadi kewenangan dispenda untuk mengelola, cuma memang harus disinkronkan lagi dengan Dishub dan harus ada transparansi berapa capaian pajak yang mereka peroleh dan dishub berapa biar lebih jelas," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga, Rabu (28/7).

Jika rencana itu diterapkan oleh Dishub Kota Pekanbaru, Dapot menilai hal itu tidak akan pas, mengingat sistem pengelolaan dan pemungutan retribusi yang selama ini dijalankan Dishun Pekanbaru masih amburadul.

Untuk itu, poltisi PDI Perjuangan ini meminta OPD yang dipimpin oleh Yuliarso ini terlebih dahulu memperbaiki kesalahan-kesalahan sistem selama ini.

"Kita minta sistem pengelolaan parkir di Dishub ini diperketatlah, kalau mau main pihak ketiga jangan main tunjuk-tunjuk saja tapi tak jelas," tegasnya.

Sementara anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru juga mengutarakan hal yang sama, penerapan peralihan dari pajak parkir ke retribusi parkir harus berdasarkan acuan hukum yang jelas. 

"Kalau dari pajak dialihkan retribusi dan dikelola oleh Dishub maka tentunya sistem pemungutan harus terukur, dan harus dilakukan secara non tunai sebagaimana yang diwacanakan selama ini, tujuannya tidak ada lagi kong kalikong antara pengelola antara pengelola ritel dan oknum aparat dilapangan," kata Muhammad Sabarudi singkat.

Halaman:

Editor: Akmal

Tags

Terkini

Dewan: Jangan Semena-mena Naikkan Tarif Sewa di STC

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:20 WIB
X