Polemik Lahan di Kecamatan Datun, LSM Perisai : Surat Milik PT DSI Cacat Administrasi

- Selasa, 20 September 2022 | 18:24 WIB
Ketua Umum DPP LSM Perisai, Sunardi (tengah)
Ketua Umum DPP LSM Perisai, Sunardi (tengah)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Surat-surat milik PT Duta Swakarya Indah (DSI) dinilai cacat administrasi. Hal itu seiring dengan terbitnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor : 198/PK/TUN/2016 tanggal 12 Januari 2017.

Demikian diungkapkan Ketua Umum DPP LSM Perisai Sunardi, Selasa (20/9). Pernyataan Sunardi itu menanggapi kisruh lahan seluas 1.300 hektare di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang hingga kini tak kunjung usai.

Dikatakan Sunardi, pasca keluarnya putusan PTUN tersebut, maka surat-surat milik PT DSI dapat dipastikan cacat administrasi. Jika kegiatan constatering dan eksekusi terhadap lahan warga dilaksanakan, selain memaksakan lokasi yang salah objek, maka Pengadilan Negeri (PN) Siak menjalankan putusan disinyalir berpihak kepada perusahaan, yang telah terbukti cacat administrasi. Hal ini, sebut dia, merupakan pelanggaran hukum apabila surat-surat tersebut dipergunakan.

Selain itu, dalam diktum kesembilan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998, pelepasan kawasan seluas 13.532 hektare ditegaskan bahwa PT DSI wajib mengurus Hak Guna Usaha (HGU) dalam kurun waktu 1 tahun setelah diterbitkannya SK tersebut. Jika itu tidak dilakukan, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.

"Penjelasan tersebut sudah sangat jelas atas ketentuan dan dasar hukum diberikannya SK Pelepasan untuk tidak dilanggar. Sedangkan aturan tersebut pihak PT DSI melanggar sejak ketentuan hukum diberikan pada tahun 1998 serta lalai dalam menyelesaikan kewajibannya untuk mengurus HGU bahkan sampai saat ini PT DSI belum memiliki HGU," kata Sunardi.

"Lalu apa dasar hukum PT DSI akan melaporkan Pemilik Sertifikat? Sedangkan sejak pelepasan kawasan hutan ditandatangani, maka pihak yang berwenang sudah jelas berpindah menjadi wewenang pertanahan," lanjut dia.

Legalitas surat milik PT DSI telah dinyatakan tidak dapat dipergunakan lagi berdasarkan putusan PTUN Pekanbaru yang menurut dia, telah berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, jika proses constatering dan eksekusi tetap dilaksanakan mengacu kepada administrasi yang ada, sedangkan administrasi yang ada sudah dinyatakan cacat hukum. Apabila masih dipaksakan, hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum.

"Adapun dengan amar putusan tersebut, pengadilan telah menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari PT DSI tersebut dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan PK tersebut sebesar Rp2,5 juta," tegasnya.

"Setelah gugatan PTUN dikabulkan, itu sudah membuktikan bahwa legalitas PT DSI cacat administrasi, baik pelepasan kawasan, izin lokasi, IUP atas nama PT DSI, dan sudah tidak berhak untuk digunakan. Terbukti Legalitas PT DSI ditolak oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," pungkas Sunardi.

Terpisah, Kabid Penetapan dan Pendaftaran Hak (PPH) BPN Provinsi Riau, Umar Fathoni menyebutkan, berdasarkan surat yang diterima pihaknya, PT DSI baru mengajukan pengukuran terhadap lahan seluas kurang lebih 916 hektare melalui BPN Siak. Sehingga dapat diartikan bahwa PT DSI belum pernah memiliki HGU sebelumnya.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X