Ketua DPRD Provinsi Riau Siap Mengawal Aspirasi Masyarakat Pulau Mendol Terkait Pencabutan HGU PT TUM

- Rabu, 31 Agustus 2022 | 22:00 WIB
 (Raf/HRC)
(Raf/HRC)

HALUANRIAU.CO, PELALAWAN - Sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat pulau mendol yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) gelar audiensi ke DPRD Provinsi Riau, Rabu (31/8/2022) via Whatsapp, dalam rangka menyuarakan aspirasi dari masyarakat.

Rombongan Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman di Ruang Pertemuan Gedung DPRD Provinsi Riau.

Selain dihadiri oleh Rombongan FM-PPM, audiensi ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat dan legislator asal kabupaten Pelalawan, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharudin, Legislator asal Pelalawan Sewitri SE dari Fraksi Golkar dan juga Dt. Nasir Penyalai dari LAM Provinsi Riau yang juga merupakan Tokoh Masyarakat Penyalai.

Dalam agenda ini dari Pihak FM-PPM yang dihadiri oleh Said Abu Supian selaku koordinator dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa. Kazzaini KS yang merupakan tokoh masyarakat Pulau Mendol kepada forum mengatakan maksud dan tujuan dari audiensi tersebut adalah dalam rangka menyuarakan aspirasi dari masyarakat Pulau Mendol terkait keberadan Perusahaan Tri Setia Usaha Mandiri yang telah menempatkan sejumlah alat berat di Pulau tersebut.

Baca Juga: Arif Palembang Yakin Tanda Tangannya Dipalsukan

"Kami mewakili Masyarakat Pulau Mendol merasa keberadaan PT ini sudah sangat meresahkan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Kazzaini mengatakan Pulau Mendol yang lebih dikenal dengan nama Penyalai ini sudah identik dengan mata pencaharian bertani dan Nelayan.

"Dengan adanya PT TUM ini membuat sistem mata pencaharian masyarakat menjadi terganggu, apalagi komoditas yang meraka bawakan ini adalah sawit yang kita kenal sangat banyak menyerap air dan kontur tanah dari penyalai ini juga pada dasarnya tidak cocok dengan tanaman tersebut. oleh karena itu masyarakat berharap agar penempatan alat berat ini segera ditarik dari lokasi," paparnya.

"Pada dasarnya warga Penyalai tidak pernah menolak kedatangan investor, asalkan tidak mengganggu ekosistem dan mata pencaharian masyarakat, dengan luas sekitar 30.641 Hektar pulau ini yang didiami oleh berbagai macam etnis dan suku bangsa membuktikan bahwa masyarakat penyalai bisa menerima siapa saja dengan baik.Keberadaan perusahaan yang telah menguasai hampir 20% dari luas pulau ini membuat masyarakat terganggu, kita tidak anti investasi tapi jangan sawit dan akasia yang dibawa kesini karena dapat mengakibatkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin mengatakan dari Pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan sendiri sudah mendengar langsung pemaparan yang disampaikan oleh masyarakat dalam agenda rapat dengar pendapat tentang keberadaan Perusahaan yang telah banyak menimbulkan keresahan itu. Secara umum Pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Bupati Pelalawan sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan Perusahaan karena telah banyak melakukan pelanggaran dan sudah sering diberi surat Peringatan dari Pemerintah.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

4 Orang Warga Pangkalan Kerinci Positif DBD

Rabu, 18 Januari 2023 | 14:26 WIB
X