Nilai Abaikan Putusan Pengadilan, Rusdinur Minta Pj Bupati Copot Sekda dan Kabag Hukum Setdakab Kampar

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 10:43 WIB
 (Amri/HRC)
(Amri/HRC)

HALUANRIAU.CO, BANGKINANG - Pelantikan M Haris Ch sebagai Kepala Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu pada Jum'at (30/7/2022) lalu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan sarat kepentingan. Atas pelantikan pihak Ahmad Jaiz Calon Kepala Desa Baru yang mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru tidak terima sebab pelantikan itu telah mengabaikan putusan PTUN.

Menanggapi hal itu, Rusdinur SH.MH, pemerhati hukum dan advokat meminta Pj Bupati Kampar Kamsol untuk mencopot jabatan Yusri dari jabatannya sebagai Sekda dan Khairuman sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Sebab dia menilai Sekda selaku pegawai penyelenggara pemerintahan daerah dan pembantu tugas - tugas bupati justru mengabaikan putusan pengadilan dalam hal ini putusan PTUN Pekanbaru yang memutuskan agar pelantikan Kades Baru Kecamatan ditunda.

"Hingga saat ini proses hukum masih berjalan karena masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sekda harus diganti dan dicopot karena memang sudah cukup lama. Tapi dia tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan," kata Rusdinur kepada sejumlah wartawan, Rabu (3/8).

Selain Sekda Kampar Rusdinur juga menilai Kabag Hukum Setda Kampar Khairuman juga ikut bertanggungjawab atas terselenggaranya pelantikan Kepala Desa Baru.

"Saya anggap tidak ada taat hukum Pemerintah Daerah Kampar ini. Jadi harusnya Khairuman sebagai Kabag hukum juga harus diganti," ujar Rusdinur.

Baca Juga: Wabup Husni Merza Lantik Tamrin Sebagai Pejabat Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering

Ia mengaku kecewa dengan beberapa pernyataan Khairuman ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait pelantikan Kades Baru. Menyoal pelantikan Haris, Rusdinur juga menilai bahwa pelantikan itu banyak ditumpangi kepentingan pihak lain.

"Artinya kepentingan pihak lain itu mengabaikan hukum di Indonesia, hukum tertinggi di Indonesia adalah hukum di pengadilan. Putusan pengadilan itu wajib diikuti," kata Rusdinur.

Ia menuturkan, semua perbuatan yang dilakukan oleh Pemkab Kampar itu adalah perbuatan yang melanggar hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad).

Secara tegas Rusdinur mengatakan bahwa pernyataan Kabag Hukum Sekda Kampar itu adalah pernyataan bodoh.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rendi Winata Resmi Jabat Kasi Intel Kejari Kampar

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:46 WIB

Lapas Bangkinang Terima 12 Orang Tahanan Baru

Kamis, 28 Juli 2022 | 17:47 WIB
X