Pemkab Kampar Segel 9 Perusahaan Nakal, Operasional Perusahaan Terancam Dihentikan

- Jumat, 22 Juli 2022 | 22:05 WIB
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Hambali bersama Kabid PKPL Elfauzan beserta tim dari Pemkab Kampar sidak perusahaan di Tapung Hulu (Amri/HRC)
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Hambali bersama Kabid PKPL Elfauzan beserta tim dari Pemkab Kampar sidak perusahaan di Tapung Hulu (Amri/HRC)

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar telah menyegel 9 perusahaan nakal yang tidak memiliki izin lengakap. Bagi perusahaan yang mengabaikan peringatan ini akan diberikan sanksi tegas, operasional perusahaan terancam dihentikan.

"Ada 8 Perusahaan dan 1 Pabrik yang telah disegel," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Hambali melalui Kabid Pengaduan Kebijakan Pelaporan Layanan (PKPL) Elfauzan pada haluanriau.co saat ditemui diruang kerjanya Jumat (22/7).

"Rentan waktu yang diberikan 15 hari, ini sifatnya masih pembinaan dan himbau, Jika nanti tidak direspon akan kita tindak tegas sampai penghentian operasional," tegas Elfauzan.

Pria yang akrab disapa Fauzan itu mengatakan hasil pemeriksaan dan temuan tim Pemkab Kampar terdiri dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bersama Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup, BPN Kampar menemukan 9 perusahaan yang tidak memiliki izin lengkap dan langsung dilakukan penyegelan.

Baca Juga: Viral Mahasiswi UNRI Tertidur Ketika Wisuda, Sang Ibu Panik

Adapun perusahan yang telah disegel Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu :

  1. PT. Johan Sentosa, saat pemeriksaan belum mampu memperlihatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian diduga ada areal perkebunan diluar hak guna usaha (HGU) di Areal 250 dan Blok C1;
  2. PT. Kumu Kampar Sehati, belum memiliki izin lingkungan, IMB dan IUP;
  3. PT. Bumi Sawit Perkasa, tidak memiliki izin lokasi dan IUP tidak berlaku. Kemudian izin lingkungan dan IMB tidak ada, HGU tidak ada, pengolaan kebun ini terindikasi berada dalam kawasan hutan;
  4. PT. Padasa Enam Utama Sungai Agung, belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat pola kemitraan sebanyak 20% dari izin yang diberikan sejak tahun 2014 dan belum memiliki HGU terhadap areal izin yang diberikan pada tahun 2014 tersebut;
  5. PT. Mandau Alam Sejahtera, tidak memiliki izin apapun mulai dari Izin lokasi, lingkungan, IMB, IUP dan HGU serta BPJS pekerja juga tidak ada;
  6. PT. Mandau Alam Lestari, Pabrik Kelapa Sawit tidak memiliki IMB dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
  7. PT. Lindai Jaya Lestari tidak memiliki IMB, belum melaksanakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan terdapat areal seluas lebih kurang 350 hektar tidak memiliki HGU;
  8. PT. Inti Kamparindo Sejahtera, sebagian bangunan tidak memiliki IMB dan tidak memiliki perizinan reklame. Serta terdapat areal seluas lebih kurang 1.200 hektar tidak memiliki izin lingkungan dan HGU;
  9. PT. Ayam Potensi Bukit Damai, tidak memiliki izin lingkungan dan IUP.

Ikln/Dod/Bapenda

Dari sembilan perusahaan ini ada satu perusahaan yang seolah mengabaikan peringatan dari Pemkab Kampar. Pasal nya setelah disegel pihak perusahaan malah menutupi segel itu dengan sepanduk himbaun.

Hal itu diketahui saat tim dari Pemkab Kampar melakukan peninjaun ke PT.BSP untuk mengecek segel yang telah dipasang di perusahaan tersebut, hasilnya tim melihat pihak perusahaan telah menutupi segel tersebut. Sebelumnya saat dilakukan penyegelan oleh Pemkab Kampar pihak perusahaan juga tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan.

Baca Juga: Cuaca Tidak Menentu? 4 Tips Menjaga Daya Tahan Tubuh

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sekda Rohil Launching Aplikasi Sialang

Senin, 12 September 2022 | 14:52 WIB

Pj. Bupati Kampar Bantah Miliki Staf Khusus

Kamis, 8 September 2022 | 12:30 WIB
X