Ratusan Guru PPPK Kabupaten Kuantan Singingi Lakukan Aksi Menuntut SK yang Belum Diberikan

HALUANRIAU.CO, KUANTAN SINGINGI - Ratusan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Kuantan Singingi akhirnya melakukan aksi untuk menuntut Surat Keputusan (SK) yang hingga kini belum diberikan oleh pihak Pemkab Kuansing Jum'at (08/07/2022) Pagi.

Pantauan media dilapangan, para Guru P3K ini mengawali aksi dengan melakukan salat sunat Dhuha dan doa berjamaah di halaman upacara Komplek Pemda Kuansing. Didalam doanya tersebut, para guru yang banyak menangis karena hanyut dalam suasana meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bisa membuka hati para pemimpin Kabupaten Kuansing yang masih belum memberikan SK mereka.

"Ya Allah bukakanlah pintu hati para pemimpin kami. Kami hanya meminta hak kami yang selama ini telah berjuang mencerdaskan anak anak bangsa," ucap seorang guru yang bertindak sebagai imam dan diaminkan serentak oleh guru lainnya.

Untuk diketahui, seminggu yang lalu, para guru ini telah melakukan berbagai upaya untuk menuntut hak nya tersebut, mulai dengan melakukan pertemuan dengan para pejabat terkait di lingkungan Pemkab Kuansing hingga melakukan pengaduan ke DPRD Kuansing.

Baca Juga: Beredar Undangan Siang Ini Pelantikan Pejabat Eselon III Dilingkungan Pemprov Riau

Adam Sukarmis selaku Ketua DPRD Kuansing, kepada sejumlah Wartawan menyebut pihaknya sudah menerima aspirasi ratusan guru P3K ini. Pihaknya sudah meminta dan meromendasikan agar pihak pemerintah agar dapat menyerahkan SK para guru P3K ini paling lambat 1 minggu ke depan.

Sebab, SK ini perlu cepat dibagikan agar proses alokasi anggaran untuk gaji para guru ini bisa segera dibahas untuk APBD P nanti. Kalau SK nya belum di bagikan tidak mungkin gaji guru-guru ini dapat dialokasikan.

"Satu minggu ke depan kita minta pihak Pemkab dapat mengeluarkan SK para guru P3K ini. Kalau tidak, tidak mungkin dapat kita bahas alokasi gajinya untuk di APBD P ini. Sejak Januari 2021 yang lalu guru-guru ini tidak bisa mendapat haknya karena SK ini," ujar Adam.

Dalam pertemuan di DPRD tersebut juga terungkap jika SK para guru ini ternyata telah selesai di cetak pada bulan Mei 2022 yang lalu. Hal itu diungkap oleh pihak Sekretaris BKPP Hendri Joprison.

Baca Juga: Terekam CCTV, Pelaku Pencurian di Sebuah Cafe Ditangkap Kepolisian Polres Inhil

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, pihak Pemkab Kuansing dalam hal ini Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby melalui Sekda Dedy Sambudi menyebut.

"Setelah pertemuan dengan perwakilan guru-guru PPPK, kita putuskan menunggu APBD perubahan 2022 disahkan. Jika nanti disahkan anggarannya, baru SK dan gaji mereka sekaligus kita bayarkan. Dan kami sudah menjelaskan kondisinya pada kalangan guru yang datang beraudiensi," kata Sekda Kuansing H Dedy Sambudi SKM MKes, Selasa (28/6).

Menurut Dedi Sambudi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan telah menyiapkan dana alokasi umum (DAU) untuk membayar gaji para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang lolos dalam rekrutmen. Tapi nyatanya hingga hari ini, Pemkab Kuansing belum ada menerima transfer DAU pusat untuk gaji PPPK yang lolos. Malahan, daerah diminta menyesuaikan dianggaran APBD.

Kuansing sudah mengetuk palu APBD murni 2022 di November 2021 lalu. Kondisi itu tidak mungkin lagi dilakukan pergeseran anggaran. Satu-satunya memasukan anggaran penggajian kalangan guru PPPK itu di APBD perubahan 2022.