WNA Miliki KK dan KTP Rohil Diduga Palsu, LBH Ananda Minta Semua yang terlibat di Proses Hukum

- Selasa, 28 Juni 2022 | 14:48 WIB
Direktur LBH, Ananda Fitriani SH (jilbab hitam) saat mendampingi Istri tersangka WNA Myanmar di Kantor Imigrasi Bagansiapiapi (Jhoni/HRC)
Direktur LBH, Ananda Fitriani SH (jilbab hitam) saat mendampingi Istri tersangka WNA Myanmar di Kantor Imigrasi Bagansiapiapi (Jhoni/HRC)

HALUANRIAU.CO, ROKAN HILIR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda Rokan Hilir, Fitriani S.H. meminta kepada aparat penegak hukum lainya juga mengusut hingga ke akar-akarnya terhadap kasus Warga Negara Asing (WNA) Myanmar yang memiliki Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal Rokan Hilir yang diduga palsu.

"Kita minta aparat penegak hukum lainya usut tuntas pihak pihak yang terlibat yang membantu mengurus dokumen palsu itu hingga terbit dari Disdukcapil Rohil,",kata Direktur LBH Ananda, Fitriani, S.H. kepada haluanriau.co, Selasa (28/6/2022).

Tak mungkin kata Fitriani lagi, WNA tersebut memperoleh dokumen kependudukan tanpa dibantu oleh pihak lain. Apalagi yang bersangkutan tidak mengetahui proses administrasi di Indonesia ini. Apalagi yang bersangkutan tuli baca alias tidak bisa baca. Tentu ada pihak pihak yang membantu dalam proses pembuatan KK dan KTP.

"Siapapun yang salah melawan hukum ataupun melawan prosedural harus ditindak atau diproses hukum jangan hanya si WNA nya saja, Pihak pihak yang mengeluarkan rekom dari tingkat bawah (RT/RW, Kadus, Datuk Penghulu hingga pihak Disdukcapil) harus bertanggung jawab. Semuanya proses hukum yang sama. Intinya semua yang terlibat harus mempertanggung jawabkan perbuatanya," ucap Fitriani.

Dengan adanya penegakan supremasi hukum bagi semua yang terlibat kata Fitriani, diharapkan kedepan hal serupa tidak terulang kembali. Apalagi ini soal dokumen Negara, yang meski dalam proses penerbitan ya dan pengawasanya ektra ketat.

"Harus diusut tuntas. Semua yang terlibat harus mempertanggung jawabkan perbuatanya," pungkas Fitriani.

Baca Juga: Mely, Pelajar SMAN 5 Tualang Raih Medali Emas Cabor Bulu Tangkis POPDA Ke-XV Provinsi Riau tahun 2022

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas II tempat Pemeriksaan Imigrasi Bagansiapiapi melakukan penahanan terhadap seorang pria YNM. Pencari suaka asal Myanmar itu melakukan tindak pidana keimigrasian.

Kejadian bermula saat YNM mendatangi Kantor Imigrasi pada 2 Juni 2022 kemarin. Saat itu, dia ditangkap petugas Imigrasi pada bagian loket penerimaan berkas permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI/Paspor) karena dicurigai sebagai WNA yang akan membuat paspor.

"Kita berhasil mengamankan WN Myanmar ini pada saat melakukan permohonan berkas paspor. Tersangka melampirkan dokumen kependudukan Indonesia, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan Buku Nikah," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau, Mhd Jahari Sitepu, Minggu (26/6).

"Semua dokumennya tidak sah atau palsu," sambungnya.

Lanjutnya, tersangka memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh UNHCR Malaysia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pencari suaka asal Myanmar.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, terhadap yang bersangkutan dinaikkan status pemeriksaan menjadi penyidikan. Saat ini tersangka ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi selama 20 hari ke depan terhitung dari tanggal 23 Juni sampa 12 Juli mendatang.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rohil Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI

Selasa, 17 Mei 2022 | 21:42 WIB
X