Diduga Rekayasa Laporan Piutang Pajak, Massa FMPRB Desak Kejari Periksa Kepala Bapenda Pekanbaru

- Jumat, 20 Mei 2022 | 19:16 WIB
Massa FMPRB melakukan unjuk rasa di Kejari Pekanbaru (Dodi/HRC)
Massa FMPRB melakukan unjuk rasa di Kejari Pekanbaru (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Zulhelmi Arifin kembali dilanda isu tak sedap. Kali ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru itu dituding melakukan rekayasa Laporan Piutang Pajak Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Tudingan itu disampaikan sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya Forum Mahasiswa Pemuda Riau Bersatu (FMPRB) saat melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Jumat (20/5) siang. Saat aksi, pendemo membawa sejumlah atribut. Di antaranya, spanduk yang berisikan tuntutan mereka.

"Pada hari ini kita menyampaikan aspirasi. Telah banyak persoalan yang terjadi di Kota Pekanbaru, dan pada hari ini juga kita sampaikan aspirasi itu ke Kejari," ujar Ghulam Zaky selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya.

Menurut Ghulam, telah terjadi rekayasa Laporan Piutang Pajak Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018. Kuat dugaan, kata dia, Bapenda Kota Pekanbaru telah merekayasa pelaporan piutang tahun 2018 yang kemudian dialihkan dalam pelaporan piutang Tahun 2021.

Baca Juga: Penasaran? Ini Dia 4 Alasan Wajib Nonton Film Cinta Subuh, Tampilkan Kisah Cinta yang Menarik

"Selanjutnya, kami meminta kepada Kejari Pekanbaru untuk menindaklanjuti apa yang kami aspirasikan," sebut dia.

Selanjutnya, pendemo menyampaikan tuntutannya. Di antaranya, meminta Kejari Pekanbaru untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaa persoalan tersebut. Mereka juga meminta agar Korps Adhyaksa yang dikomandani Teguh Wibowo itu untuk memeriksa Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin dan beserta stafnya.

"Diduga kuat hal ini mereka lakukan demi meraih penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian,red) Tahun 2021," sebut Ghulam.

"Meminta kepada pihak pemberi Penghargaan WTP yaitu Kementerian Keuangan RI untuk mencabut Kembali penghargaan yang telah diberikan kepada Pemko Pekanbaru pada tahun 2021 karena diduga data laporan yang diberikan pada saat itu adalah rekayasa dari oknum yang tidak bertanggung jawab," sambung dia.

Terakhir, pihaknya meminta Kejari Pekanbaru untuk fokus dalam mengusut tuntas persoalan ini. "Jika dalam 3x24 jam pernyataan sikap ini tidak diindahkan, kami akan turun kembali dengan masa aksi yang lebih banyak lagi," pungkas Ghulam Zaki mengakhiri.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

M Sabarudi Dilantik Jadi Ketua DPRD Kota Pekanbaru

Selasa, 21 Juni 2022 | 16:45 WIB

Pansus LKPj Tanggapi Laporan Wali Kota Pekanbaru

Selasa, 21 Juni 2022 | 14:15 WIB

Upaya Tirta Siak Dalam Pipa di Jalan Melur Ujung

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:52 WIB
X