Pengacara Kondang Rusdinur Menilai Penetapan Pj Bupati Kampar Berpotensi Adanya Sangketa

- Jumat, 13 Mei 2022 | 11:59 WIB
Advokat Rusdinur SH MH (Amri/HRC)
Advokat Rusdinur SH MH (Amri/HRC)

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Pengacara kondang Rusdinur SH MH menilai potensi adanya sangketa tata usaha negara terkait penetapan Pj Bupati Kabupaten Kampar oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jabatan Bupati Kampar akan berakhir pada  22 Mei 2022 ini. Santer terdengar ada 3 nama yang diusulkan oleh Gubernur Riau ke kemendagri sebagai Pj Bupati yaitu yaitu Imron Rosyadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Zulkifli Syukur Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Roni Rakhmat Kepala Dinas Pariwisata.

Namun secara mengejutkan kementerian dalam negeri kabarnya menunjuk Pj Bupati kampar diluar nama yg diusulkan oleh Gubernur Riau yaitu Kamsol Kkadis Pendidikan Provinsi Riau.

"Ada sedikit persoalan mendasar dari cerita ini, tentunya kebijakan ini berada diluar kepatutan dalam sistem ketatanegaraan, terlepas kementerian dalam negeri memang memiliki kewenangan yang besar untuk itu," kata Rusdinur, pada haluanriau.co Jumat (13/5).

"Jika berbicara potensi sengketa, tentu kita akan membahas tentang kepentingan dan yurisdiksi pengadilan apa yang berwenang memeriksa sengketa ini, maka ini berpotensi menjadi sengketa TUN," sambungnya.

Baca Juga: Perkara KDRT, Polsek Kunto Darussalam Terapkan Restorative Justice

Dikatan Rusdinur, sengketa TUN memiliki asas kepentingan langsung yaitu kepentingan siapa yang dirugikan akibat dikeluarkannya putusan pejabat tata usaha negara. Apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keluarnya SK mendagri ini.

Maka lanjut dia yang berhak mengajukan keberatan ke kementerian dalam negeri adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung yaitu 3 calon yg diusulkan oleh gubernur riau. Kemudian sebut dia yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan TUN Jakarta Pusat.

"Terkait diatas, jika dilihat dari kacamata hukum tentunya ada prosedur yang tidak patut yang dikangkangi oleh pejabat publik," kata Alumni Angkatan ke-2 Pondok Pesantren Dar-El Hikmah itu.

"Nah, kemudian apa sikap Gubernur terkait ini, tentunya jika mengacu pada sistem ketatanegaraan, maka Gubernur Riau dapat menggunakan eksekutif review. Karena nama DR kamsol tidak diusulkan dan tiba-tiba muncul dan kabarnya ditetapkan sebagai Pj Bupati Kampar," tambahnya.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Artikel Terkait

Terkini

X