Proyek IPAL Berlanjut, DPRD Pekanbaru: Eksekutif Jangan Jadi Humas Kontraktor

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kini berlanjut ke paket SC-2 dan paket NC. Pengerjaan itu di dua kecamatan, yakni Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh, ditargetkan rampung pada akhir tahun 2022.

Proyek ini sangat diwanti-wanti, lantaran pengerjaannya sangat amburadul dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Jalanan rusak, drainase tak berfungsi, pengalihan arus lalulintas tanpa koordinasi dan dampak buruk lainnya.

Amburadulnya pengerjaan IPAL sudah terbukti di Kecamatan Sukajadi. Pengerjaan berlangsung hingga dua tahunan lebih, banyak usaha masyarakat setempat gulung tikar lantaran akses jalan tertutup pengerjaan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Nofrizal menegaskan bahwa dalam pengawasan pengerjaan proyek ini harus ada kerjasama antara lembaga eksekutif dengan legislatif.

Baca Juga: Triwulan Pertama PDRB Riau 5,39 Persen, Terbesar di Luar Pulau Jawa

"Ketika proyek ini sudah berjalan, antara eksekutif dan legislatif sama-sama mendorong. Karena ini proyek pusat, sama-sama kita (mengawasi,red)," terang Nofrizal, Selasa (10/5).

Selama ini, jelas politisi PAN tersebut, pengeawasan terhadap proyek IPAL hanya dilakukan oleh lembaga legislatif saja. Sedangkan lembaga eksekutif, seolah-olah berperan sebagai humasnya kontraktor proyek.

"Kalau bersama-sama, kita bisa beri pihak kontraktor itu waktu deadlinenya. Nih tidak, ketika kita (legislatif,red) bersuara, eksekutif seolah-olah sebagai Humasnya IPAL. Harusnya kita bersama eksekutif satu suara," paparnya.

Kontraktor IPAL hanya merusak jalan di Kota Pekanbaru, sebut Nofrizal, ruas jalan yang habis dibongkar hanya dilapisi aspal dengan sistem tambal sulam. Drainase tak diperbaiki.