Demo di DPRD Kampar, AMAK Minta Cek E-Warong Milik Oknum Kabid di Dinas Sosial

- Senin, 25 April 2022 | 14:01 WIB
Istimewa (Amri/HRC)
Istimewa (Amri/HRC)

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Belasan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Kampar seruduk Kantor DPRD Kampar, Senin (25/4/2022). Hal itu dipicu oleh Persoalan penyaluran bantuan PKH dan BSP di Bumi Sarimadu dinilai semakin memperihatinkan.

Banyak indikasi permasalahan terkait penyaluran bantuan yang bersumber dari Kemetrian Sosial di Kampar, mulai dari indikasi ASN salah seorang Kabid di Dinas Sosial memiliki e-warong dan menjadi pemasok e-warong yang melayani program sembako di Kecamatan Bangkinang Kota.

Dan juga koordinator Kabupaten (Korkab) program keluarga harapan (PKH ) Kabupaten Kampar Wilayah II di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang juga terindikasi memiliki dan menjadi pemasok e-warong.

Kemudian diduga adanya permainan dari mafia penyaluran sehingga barang dari komuditi para petani di Kampar, seperti beras, buah - buahan yang ada di Kampar jarang dibeli untuk disalurkan kepada masyarakat yang menerima bantuan.

Baca Juga: Truk Dilarang Melintas Selama Arus Lebaran, Kasatlantas Setempat Bakal Ditindak Jika Tak Lakukan Pengawasan

"Kami Meminta Bupati Kampar, untuk turun ke lokasi e-warong yang melayani program sembako di Kecamatan Bangkinang Kota JL.DI Penjaitan yang terindikasi punya salah satu pejabat di Dinas Sosial Kampar yang menyalahi aturan Pedoman Umam Pelakanasanan sembako," ujar Koordinator Aksi Ibnu Maja saat menyampaikan orasi di DPRD Kampar.

Mereka meminta Bupati Kampar, untuk turun  ke lokasi e-warong yang melayani program sembako di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang terindikasi milik Korkab program keluarga harapan.

Dalam tuntutannya mereka juga meminta Bupati memberikan sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan program sembako, sesui dengan Undang-Undang 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dimana daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang  Pembinasn dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Meminta Bupati Kampar, lebih memperhatikan hasil petani masyarakat Kabupaten Kampar yang bisa digunakan untuk program bantuan Kementrian Sosial sehingga daya jual masyarakat meningkat," ujar Ibnu Maja.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lapas Bangkinang Terima 12 Orang Tahanan Baru

Kamis, 28 Juli 2022 | 17:47 WIB

Dinkes: Kabupaten Kampar Nol Kasus Covid-19

Selasa, 19 Juli 2022 | 17:41 WIB
X