Bersama Dinkes Pekanbaru, Komisi III Bahas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu

- Rabu, 23 Maret 2022 | 13:00 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri (ujung) memimpin RDP membahas pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu bersama Dinkes Kota Pekanbaru. (Istimewa)
Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri (ujung) memimpin RDP membahas pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu bersama Dinkes Kota Pekanbaru. (Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Komisi III Dewan Perwakioan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru membahas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru, Selasa (22/3).

Pembahasan dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri, didampingi Wakil Ketua H Ervan diikuti Anggota lainnya Irman Sasrianto, Ida Yulita Susanti, Ruslan Tarigan, Zulkarnain.

Sedangkan dari pihak Dinkes Pekanbaru langsung hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy beserta Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy menyampaikan, Pemko Pekanbaru saat ini mempunyai anggaran yang diintegrasikan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa memiliki jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan dalam hal ini melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca Juga: Gubri Yakinkan Konversi BRK Menjadi Bank Syariah Terwujud di Bulan Ramadhan

"Untuk tahun 2022, kuota yang dianggarkan sangat terbatas yaitu hanya sebanyak 57 ribu peserta. Sementara untuk saat ini, sudah ada sebanyak 55 ribu yang telah kita daftarkan. Artinya, kita memang masih membutuhkan lagi tambahan anggaran untuk bisa memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat," kata Zaini menjelaskan.

Masyarakat Pekanbaru yang mempunyai BPJS sebanyak 82 persen. Artinya, untuk mengejar 95 persen untuk program Universal Health Coverage (UHC) masih dibutuhkan tambahan sekitar 8 persen atau 8 ribu masyarakat yang didaftarkan.

"Kita masih membutuhkan 8 persen lagi. Kalau jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1,5 juta jiwa ya butuh sekitar 80 ribu perserta lagi yang harus kita daftarkan," sambungnya.

Apabila program UHC sudah tercapai, jelas Zaini, maka masyarakat tidak adalagi yang menunggu waktu jeda sampai 14 hari agar BPJS Kesehatan bisa diaktifkan. "Ketika UHC sudah tercapai, tidak ada lagi masyarakat yang menunggu jeda 14 hari. Jadi, misalkan hari ini kita daftarkan, maka langsung bisa diaktifkan," ujarnya.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

6 Personel Polda Riau Raih Penghargaan Medali PBB

Kamis, 18 Agustus 2022 | 19:21 WIB

Kota Pekanbaru Masuk Penilaian Adipura 2022

Rabu, 17 Agustus 2022 | 16:01 WIB
X