Komisi II ke BPTD Riau dan Komisi I di DPRD Bengkalis ke Satpol PP Batam, Audiensi Terkait Ketertiban Duri

- Rabu, 13 April 2022 | 22:25 WIB
1.	Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, H. Adri menyerahkan cenderamata kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan, Efrimon. (Mahendra/HRC)
1. Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, H. Adri menyerahkan cenderamata kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan, Efrimon. (Mahendra/HRC)

HALUANRIAU.CO, BENGKALIS - Angka kecelakaan di Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau cukup mengkhawatirkan. Guna mencari solusi untuk menekan kondisi tersebut,  Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis membawa persoalan ini ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (13/04/2022).

Demikian halnya terkait persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bengkalis yang tak kunjung tertib. Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis berinisiatif audiensi ke Satpol PP Kota Batam yang dianggap berhasil menertibkan PKL tidak berjualan sembarang.

Pertemuan Komisi II DPRD Bengkalis dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau di Pekanbaru (Mahendra/HRC)
Ketua Komisi II, H. Adri menjelaskan, Jalan Hangtuah merupakan jalan yang terletak di tengah kota dan semua kendaraan melaui jalan ini termasuk truk. Jalan ini adalah jalan nasional yang kondisi jalannya berlubang dan kurang rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu pembatas jalan yang ada tidak tinggi membuat pengendara sepeda motor melewati pembatas jalan sehingga alur lalu lintas menjadi kacau.

"Kondisi ini yang menyebabkan kecelakaan. Seandainya kita membuat jalan lingkar banyak kondisi-kondisi yang belum selesai, apalagi dengan adanya permasalahan kawasan hutan. Makanya kami selalu dipermasalahkan oleh masyarakat dan dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan semacam gambaran dari BPTD yang berkaitan untuk mendapatkan solusi," terang Adri.

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis. H. Adri (Mahendra/HRC)
Ketua Komisi II menyarankan, agar ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas dari BPTD Provinsi agar pengendara bisa mengurangi kecepatan kendaraannya. Selanjutnya ia juga menyampaikan mengenai masalah penyebrangan Ro-Ro Bengkalis-Pakning dan Dumai-Rupat yang kondisi saat ini memiliki 6 unit kapal namun kadang hanya 2 atau 3 yang beroperasi sehingga mengalami penumpukan antrean penumpang dan memakan waktu hingga 2-3 jam dan pernah sampai 8 jam.

"Harapan kami dan masyarakat dan juga sudah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanan. Kedepannya kami tidak mau lagi terjadi masalah antrian, karena dengan terjadi masalah antrian dari segi ekonominya sangat mempengaruhi dan dari segi efek masyarakat nya juga banyak. Jadi kami berharap kondisi-kondisi dari segi apa yang harus kita perbaiki kedepannya agar tidak terjadinya antrian penumpang seperti itu," ucap Adri.

"Jalan Hangtuah dalam awal tahun 2022 ini saja sudah ada 77 kecelakaan karena tidak ada rambu-rambu yang membatasi kecepatan. Maka dari itu harus diselesaikan Jalan Lingkar Barat ini. Diusulkan dari Simpang groga sampai pintu masuk Lingkar Barat harus ada 2 jalur," ujar Anggota Komisi II, Hendri menambahkan.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan, Efrimon mengatakan untuk jalan nasional di Bengkalis sudah di data pihaknya. Untuk anggaran 2022 tetap akan diusahakan dan diprioritaskan kendati ada rasionalisasi.

Anggota Komisi II, Hendri (Mahendra/HRC)
"Disini juga kami berharap kepada pemerintah agar bisa membantu untuk menyurati pemerintah pusat agar bisa mendongkrak masalah yang diusulkan," jelasnya.

Ada 2 ruas jalan yang diusulkan di daerah Kandis untuk anggaran 2023 dengan biaya total yang diusulkan 11 Milyar untuk tahun 2023. Ruas jalan wilayah 008 yakni daerah Duri Kandis diusulkan sekitar 6,6 Milyar ini fasilitas yang dipasang adalah Markah jalan, rambu jalan dan lampu lalu lintas.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X