DPPKB Gelar Rekonsiliasi Stunting Tingkat Kabupaten Rohul, Fathan: Ini Masalah Krusial

HALUANRIAU.CO, ROKAN HULU - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi oleh seluruh OPD dalam hal penurunan angka stunting di Rohul. Apalagi Rohul merupakan salah satu kabupaten dengan angka tertinggi prevelensi stunting di Riau.

Kegiatan yang di buka oleh Sekretaris Daerah Rohul yang diwakili oleh Assisten I Kabupaten Rohul, Fathan Aulia di gelar di Kantor Bappeda Rohul yang dihadiri oleh seluruh OPD dan kader BKKBN Rohul, Selasa (19/4).

Hadir pula dalam acara tersebut, Sekretaris BKKBN Riau, drg. Tengku Mita Maya Don, Wakil Ketua TPPS Rohul, Drs Yusman, M. Si, Plt Kadis TPPKB Rohul, drg. Leni Sumbari, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Rohul Nana Sumpena, Kepala Bidang PP Sosbud dan Pemerintahan, Febry Ferika.

Dalam sambutannya, Fathan menuturkan masih tingginya angka stunting di Rohul tentunya menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya di satu OPD, tetapi juga diseluruh OPD yang ada di Rohul. Hal ini merujuk dengan adanya aturan secara nasional terkait dengan penurunan angka stunting berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 Diperlukan peran seluruh pihak secara konvergensi agar target tersebut dapat dipenuhi.

Bila dilihat dari data riset, data tingkat prevelensi stunting, tahun 2013 angka stunting Rokan Hulu masih 58,9 persen dan jumlah tersebut menjadikan Rohul menjadi salah satu kabupaten kota dari 100 kabupaten di Indonesia dan di Riau. Namun di tahun 2021 angka stunting berada diangka 25,8 persen.

"Masalah stunting merupakan masalah krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Oleh sebab itu, perlu penanganan serius dalam mengatasi permasalahan stunting. Karena penurunan stunting bisa dicapai menjadi 0 persen, dengan sinergisitas semua pihak, " ujar Fathan.

Adapun permasalahan yang banyak ditemukan dalam hal penurunan angka stunting ini, yakni karena masih kurangnya pendataan jumlah keluarga stunting, serta banyak tidak aktifnya posyandu di Rohul dan dianggap mati suri," ungkap Fathan.

Baca Juga: Muscab Serentak Demokrat Riau Selesai , 12 Calon Terpilih Aklamasi

Lanjut Fathan, oleh sebab itu diperlukan penguatan basis data menjadi acuan prevelensi stunting di Rohul, dan mengaktifkan kembali posyandu yang telah mati suri. Selain itu juga, perlunya ketersediaan alat antropometri pada posyandu aktif yang bisa membantu akurasi pengukuran data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti kader posyandu, serta melakukan penginputan data di dashboat monitoring pelaksanaan konvegensi Kemendagri.

Ia juga menginginkan dalam penanganan stunting, selain melibatkan seluruh OPD, juga bisa menggandeng Lembaga Baznas yang ada di Rohul. Karena, Baznas juga memiliki program dalam membantu masyarakat tidak mampu, dan bahkan termasuk didalamnya keluarga stunting.