Kajari Rohil Yuliarni Appy Motivasi Jajarannya Raih WBK-WBBM Tahun 2022

- Senin, 4 April 2022 | 15:44 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Yuliarni Appy (Istimewa)
Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Yuliarni Appy (Istimewa)


HALUANRIAU.CO, ROHIL - Kejaksaan Negeri Rokan Hilir meneguhkan komitmennya untuk bisa meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2022. Itu ditandai dengan kembali ditandatanganinya Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kejari (Kajari) Yuliarni Appy, dan diikuti oleh seluruh Kepala Seksi (Kasi), Kasubbagbin, Kasubsi, Jaksa Fungsional, dan pegawai Tata Usaha Kejari Rohil. Upacara dan penandatanganan pakta integritas tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Rohil, Senin (4/4).

Dalam amanatnya, Kajari Yuliarni Appy menyampaikan, upaya untuk bisa meraih predikat prestisius dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu, kata Kajari, adalah bentuk komitmen jajarannya dalam mewujudkan Zona Integritas.

"Walaupun hasilnya belum seperti apa yang kita harapkan, namun percayalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil," ujar Kajari Yuliarni Appy.

Baca Juga: Sering Mengantuk di Kantor Saat Puasa? Ini 7 Cara Efektif untuk Mengatasinya

Untuk itu, dirinya kembali mengajak semua elemen yang ada di Kejari Rohil untuk bersama-sama membulatkan tekad agar bisa meraih apa yang selama ini diimpikan. Yaitu, mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kejari Rohil.

Selanjutnya, Kajari memberikan pengetahuan sekilas perihal Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM.

"Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja," jelas Kajari.

"Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik," sambungnya.

Baca Juga: Lebih Hemat dan Sehat! 6 Tips Memasak Tanpa Minyak Goreng, Siasat Para Ibu saat Harga Minyak Melambung Tinggi

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X