Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Ketua Kopsa-M Anthony Hamzah

- Kamis, 31 Maret 2022 | 21:57 WIB


HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kampar meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Ketua Kopsa-M Anthony Hamzah, terdakwa kasus pengrusakan di PT Langgam Harmoni.

Anthony Hamzah mengikuti persidangan dari Rutan Polres Kampar secara online, Kamis (31/3). Sementara JPU dan Penasihat Hukumnya berada di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang.

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa  tidak dapat diterima dan ditolak," ujar JPU Satrio Aji Wibowo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dedi Kuswara.

Jaksa juga meminta hakim menyatakan surat dakwaan jaksa telah sesuai serta melanjutkan persidangan dengan agenda selanjutnya.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum sudah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini. Menyataka pemeriksaan perkara terdakwa Anthony Hamzah dilanjutakan," kata Jaksa.

Baca Juga: Gandeng Polres Siak, Rutan Siak Gelar Vaksinasi Jenis Boster Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam tanggapannya, jaksa menyebut pernyataan penasihat hukum terkait berkas perkara yang digunakan berbeda hanyalah dugaan penasihat hukum saja. Jaksa mengatakan berkas perkara yang dilimpah ke PN Bangkinang sama dengan berkas perkara yang diterima penuntut umum dari penyidik.

"Bahwa terhadap eksepsi atau keberatan  penasihat hukum terdakwa pada poin “E” yang menyebutkan berkas perkara yang digunakan berbeda hanyalah dugaan Penasihat Hukum saja dikarenakan sejatinya berkus perkara yang telah dilimpahkan ke PN Bangkinang oleh tim penuntut umum adalah berkas perkara yang sama denyan berkas perkara yang penuntut umum terima dari Penyidik," ucap Jaksa.

"Apabila penasihat hukum merasa telah melihat perbedaan nomor dan tanggal dalam satu berkas perkara baik dalam resume maupun sebagainya tidak dapat serta mcrta mengindikasikan dan memastikan adanya perbedaan berkas perkara dimana sampai dengan saat ini pun baik terdakwa dan penasihat hukumnya juga tidak pernah membandingkan berkas perkara tersebut," sambungnya.

Jaksa mengatakan, dalam eksepsi penasihat hukum menyebut surat dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (Obecuur Libell). Baik dalam dakwaan kesatu primair dalam dakwaan subsidair, dalam dakwaan atau kedua dan ketiga yang juga disampaikan terdapat unsur pengaduan maupun dalam dakwaan keempat.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rendi Winata Resmi Jabat Kasi Intel Kejari Kampar

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:46 WIB

Lapas Bangkinang Terima 12 Orang Tahanan Baru

Kamis, 28 Juli 2022 | 17:47 WIB
X