Melalui Program Jaksa Menyapa, Kejari Siak Paparkan Peran Jaksa Pengacara Negara

- Kamis, 31 Maret 2022 | 18:33 WIB
Kasi Intelijen Saldi dan Kasi Datun Kejari Siak Hindun Harahap menjadi narasumber pada Program Jaksa Menyapa (Dodi/HRC)
Kasi Intelijen Saldi dan Kasi Datun Kejari Siak Hindun Harahap menjadi narasumber pada Program Jaksa Menyapa (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kejaksaan Negeri Siak hadir di RRI Pro 1 Pekanbaru, Kamis (31/3). Kehadiran Korps Adhyaksa yang dikomandani Dharmabella Tymbasz itu dalam rangka Program Jaksa Menyapa yang disiarkan secara langsung oleh stasiun radio milik pemerintah tersebut.

"Pada Program Jaksa Menyapa kali ini, saya dan Kasi (Kepala Seksi, red) Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara,red), Bu Hindun Harahap bertindak sebagai narasumber," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Siak, Saldi.

Kehadiran Kasi Datun tersebut, bukan tanpa alasan. Pasalnya, tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah Peran Jaksa Pengacara Negara bagi Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD. Dimana fungsi dan wewenang itu ada di Bidang Datun.

Dalam paparannya, para narasumber menyampaikan bahwa fungsi dan peran JPN itu tidak terlepas dari ketentuan tentang kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan RI. Bahwa, di Bidang Datun, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

"Kewenangan ini meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di Bidang Datun untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," sebut Saldi.

"Hal ini tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan lagi dalam Pasal 444," sambungnya.

Baca Juga: Banjir Hingga Gaji Guru Honor Diusulkan Agung Nugroho Pada Musrenbang Pekanbaru

Sementara itu, dalam Pasal 32 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi, juga disebutkan secara jelas mengenai istilah Jaksa Pengacara Negara.

"Hal ini lah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, tadi pendengar RRI sangat antusias mengikuti program ini," sebut Saldi seraya mengatakan, hingga Program Jaksa Menyapa berakhir, kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Kampar Jalani Vaksinisasi Booster

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X