Kejari Inhil Terima Pembayaran Denda Rp50 Juta dari Terpidana Korupsi Proyek Permukiman

- Jumat, 18 Maret 2022 | 18:09 WIB
Kasi Pidsus Kejari Inhil Ade Maulana menerima pembayaran denda dari keluarga terpidana Muliadi Sitorus (Dodi/HRC)
Kasi Pidsus Kejari Inhil Ade Maulana menerima pembayaran denda dari keluarga terpidana Muliadi Sitorus (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Muliadi Sitorus dipastikan tidak akan menjalani pidana kurungan terkait denda yang dibebankan kepadanya. Hal itu dikarenakan Direktur CV Saidina Consultant itu telah membayar denda Rp50 juta sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Muliadi merupakan salah satu pesakitan perkara korupsi Kegiatan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

Dalam perkara itu, Muliadi dihukum pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1965 K/Pid.Sus/2021 tanggal 10 Juni 2021.

Terkait pidana denda, telah dibayarkan oleh terpidana. "Kita telah menerima pembayaran uang denda sebesar Rp50 juta dari terpidana Muliadi Sitorus yang diwakili keluarganya," ujar Kepala Kejari (Kajari) Inhil Rini Triningsih saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Ade Maulana, Jumat (18/3).

Baca Juga: Ahli Perbankan: Promissory Note Fikasa Group Bukan Produk Perbankan dan Tak Perlu Izin OJK

Uang tersebut, kata Ade, telah diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Kejari Inhil, untuk seterusnya disetorkan ke kas daerah. "Selanjutnya, itu akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," pungkas mantan Kasi Intelijen Kejari Rokan Hulu (Rohul) tersebut.

Selain Muliadi, perkara itu juga menjerat pesakitan lainnya. Mereka adalah Juliansyah dan Darman yang masing-masing menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Lalu, Muhidin Shaleh yang merupakan Direktur PT Bahana Prima Nusantara (BPN) selaku Kontraktor Pelaksana, dan Gunanto selaku Pelaksana Kegiatan menggunakan PT BPN.

Untuk diketahui, perkara yang menjerat mereka terjadi pada waktu bulan April hingga Desember 2016. Dimana saat itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau mengerjakan proyek penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri, Inhil.

Sumber dana kegiatan itu berasal dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016, yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan pemukiman penduduk sebanyak 146 unit. Adapun nilai kontrak kegiatan sebesar Rp16.229.895.000 dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 hari kelender berakhir pada 25 Desember 2016.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X