Melalui Program Jaksa Menyapa, Kejari Sosialisasi Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kota Pekanbaru

- Kamis, 10 Maret 2022 | 21:22 WIB
Kasi Intelijen Lasargi Marel didampingi Plt Kasubsi A Intelijen Kejari Pekanbaru, Yopentinu Adi Nugraha (Dodi/HRC)
Kasi Intelijen Lasargi Marel didampingi Plt Kasubsi A Intelijen Kejari Pekanbaru, Yopentinu Adi Nugraha (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kejaksaan Negeri gencar melakukan sosialisasi terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru. Harapannya agar program pembangunan dapat berjalan dengan lancar, yakni tertib administrasi dan tertib anggaran.

Salah satu upaya yang dilakukan Korps Adhyaksa yang dikomandani Teguh Wibowo itu adalah dengan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Menyapa, Kamis (10/3). Bertempat di PRO 1 FM 99,1 MHz Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, sejumlah narasumber dari Kejari Pekanbaru menyambut materi tentang peran Kejaksaan dalam PPS pemerintah.

Lasargi Marel yang ditunjuk memimpin tim narasumber menyampaikan, mulai tahun 2022, Kejari di seluruh Indonesia termasuk Kejari Pekanbaru melalui Seksi Intelijen kembali diberi kewenangan oleh Jaksa Agung RI untuk melakukan kegiatan PPS sebagai pengganti Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang telah dihentikan beberapa tahun yang lalu.

"Hal ini berdasarkan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Muda Intelijen Nomor : B-484/D/Dpp/03/202 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pekanbaru itu didampingi narasumber lainnya, Yopentinu Adi Nugraha, Yasrizal, Donni Primajaya dan Rio Adiputra.

Baca Juga: Cegah Perkara Anak di Kota Layak Anak, Ini yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Siak

Dijelaskan Marel, pihaknya akan melakukan PPS terhadap program pembangunan yang khusus telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini Wali Kota Pekanbaru sebagai proyek yang strategis. Kegiatan PPS tersebut tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam pelaksanaannya.

"Dengan begitu akan tertib administrasi dan tertib anggaran, sehingga tidak terjadi adanya kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara/daerah," jelas Marel.

Lanjut dia, Kejari Pekanbaru akan melakukan pengamanan apabila ada permohonan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Atas permohonan itu, pihaknya akan melakukan penelaahan, apakah kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan strategis atau tidak.

"Meskipun kegiatan tersebut telah ditetapkan oleh Pemko Pekanbaru sebagai pembangunan strategis, tetapi tidak secara otomatis akan dilakukan pengamanan. Apabila dari hasil telaahan Intelijen tidak ada AGHT dalam pelaksanaannya, kemungkinan tidak akan dilakukan pengamanan dan bisa jadi akan dilakukan pendampingan oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru," terang Marel.

Dalam kegiatan JMS kali itu, lanjut Marel, mendapat atensi khusus dari masyarakat. Dialog interaktif pun terjadi, dimana pendengar RRI langsung bisa bertanya kepada narasumber dari Kejari Pekanbaru terkait materi yang disampaikan.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X