Waduh, Reklame Kapolri Terpajang di Baliho yang Diduga Tak Berizin Milik Investor

- Jumat, 25 Februari 2022 | 14:14 WIB
Reklame Kapolri Terpajang di Baliho yang Diduga Tak Berizin Milik Investor (Akmal/HRC)
Reklame Kapolri Terpajang di Baliho yang Diduga Tak Berizin Milik Investor (Akmal/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo saat ini tengah berada di Provinsi Riau, agendanya selama di Bumi Lancang Kuning ini ialah meninjau Isoter Asrama Haji dan meninjau Vaksinasi Massal di Kabupaten Kampar.

Poster ucapan selamat datang bertebaran dibeberapa lokasi, entah itu berupa poster kecil hingga ucapan dalam ukuran besar.

Di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Tuanku Tambusai juga terpajang reklame dalam ukuran besar, reklame itu memuat informasi Vaksinasi Massal yang akan berlangsung di Kabupaten Kampar, terpampang pula foto Kapolri Jendral Pol L Sigit Prabowo dengan salam presisinya.

Sekilas tidak ada yang aneh. Namun perlu diketahui ini, sejauh ini dari informasi yang dihimpun bahwa reklame yang ada di JPO tersebut diduga belum memiliki izin. PT Ody Lestari selaku investor diketahui hanya memiliki izin JPO saja.

Baca Juga: Membandingkan Adzan dengan Suara Anjing, LKAAM Haramkan Menag Yaqut Injakkan Kaki di Tanah Minangkabau

Keberadaannya itu diduga menyalahi aturan yang ada, pihak PT Ody Lestari selaku investor mendirikan JPO itu dengan sistem Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan.

Pihak investor juga diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun seiring berjalan, izin itu beralih ke Persetujuan Bangunan Gedung (PGB).

Saat ditelusuri, kemungkinan reklame itu berasal dari pihak kepolisian. Nyatanya saat dikonfirmasi ke Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi, Jumat (25/2), dirinya akan mengkroscek siapa yang memasang.

"Nanti saya cek dulu, sepertinya Polresta tidak ada pasang itu (reklame)," jawab Kombes Pol Pria Budi.

Sejauh ini, keberadaan JPO itu banyak menuai polemik, dari awal Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sudah menduga bahwa keberadaam JPO itu hanya modus untuk dijadikan tempat pemasangan reklame.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X