Pemkab Kampar Perbaiki Admin SPAN LAPOR di Setiap OPD dan Kecamatan

- Selasa, 22 Februari 2022 | 10:33 WIB
Sekretaris Diskominfo Kampar Ade Saputra didampingi Kepala Bidang Pengembangan Layanan Publik Salmi Hadi, Kepala Bidang Persandian Rahmat Junaidi, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Yafrizal Agusmar. (Istimewa)
Sekretaris Diskominfo Kampar Ade Saputra didampingi Kepala Bidang Pengembangan Layanan Publik Salmi Hadi, Kepala Bidang Persandian Rahmat Junaidi, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Yafrizal Agusmar. (Istimewa)


HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar menindaklanjuti kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB), Ombudsman dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Tahun 2022.

Untuk melakukan perbaikan serta meningkatkan SPAN Lapor Pemkab Kampar melalui Diskominfo dan Persandian mengadakan rapat persiapan bersama OPD dan Camat se Kabupaten Kampar.

"Ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun dapat disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril melalui Sekretaris Ade Saputra, Senin (21/02).

Baca Juga: UNRI Wisuda 2.049 Mahasiswa pada Hari Pertama

Ade Saputra mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membentuk SP4N LAPOR! sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat indonesia melalui beberapa kanal pengaduan seperti website www.lapor.go.id.

"Kita telah melakukan penertiban admin di Setiap OPD dan Kecamatan untuk pengelola SP4N LAPOR sehingga setiap ada pengaduan kita akan teruskan ke OPD yang bersangkutan untuk dapat nantinya tindaklanjuti," ujar Ade Saputra.

Dijelaskan Ade,  SP4N LAPOR telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan sistem pelayanan publik nasional berdasarkan peraturan presiden Nomor 76 tahun 2013 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektifitas pengelolaan pengaduan.

Baca Juga: Demi Meningkatkan Pelayanan, Bupati Rohil Serahkan Satu Unit Ambulance untuk Puskesmas Sedinginan

"Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) telah menandatangani memorandum of Understanding (MoU) untuk memanfaatkan sistem Layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat, inilah yang kita tindak lanjuti," terang Ade Saputra.

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rendi Winata Resmi Jabat Kasi Intel Kejari Kampar

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:46 WIB

Lapas Bangkinang Terima 12 Orang Tahanan Baru

Kamis, 28 Juli 2022 | 17:47 WIB
X