Wujudkan Reformasi Birokrasi, Kejari Beri Penyuluhan Hukum kepada Bawaslu Pelalawan

- Jumat, 11 Februari 2022 | 13:51 WIB
Kasubsi Ekonomi Keuangan dan PPS Kejari Pelalawan, Senator Boris Panjaitan menyampaikan materi penyuluhan hukum (Dodi/HRC)
Kasubsi Ekonomi Keuangan dan PPS Kejari Pelalawan, Senator Boris Panjaitan menyampaikan materi penyuluhan hukum (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PELALAWAN - Pihak Kejaksaan Negeri memberikan penyuluhan hukum kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan. Dalam kegiatan tersebut, Korps Adhyaksa itu menyampaikan materi terkait reformasi birokrasi.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bawaslu Pelalawan di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kota Pangkalan Kerinci, Kamis kemarin," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Silpia Rosalina melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Fusthathul Amul Huzni, Jumat (11/2).

Dikatakan FA Huzni, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, lanjutnya, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara melainkan dengan pihak lain. Hal itu tentunya dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Untuk itu, kata dia, dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi, termasuk di Bawaslu Pelalawan. "Maka dari itu, kita  melakukan penyuluhan hukum ke salah satu instansi pemerintah yang cukup strategis mengingat akan digelarnya Pemilu serentak 2024 untuk menghindari praktik-praktik yang tidak diinginkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," sebut Kasi Intel.

Baca Juga: MUI Nyatakan Vaksin Merah Putih Halal, Diproduksi Massal pada Agustus 2022

Dalam kegiatan itu, Kajari Silpia Rosalina yang diwakili Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Senator Boris Panjaitan, menjadi narasumber. Adapun tema kegiatan itu adalah Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

"Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi diharapkan terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara," tutur FA Huzni.

Diterangkannya, reformasi birokrasi saat ini berfokus pada 8 area perubahan, yakni Mind set dan Culture set Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, Organisasi, Tata Laksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik.

"Tiap-tiap area perubahan itu memiliki hasil yang diharapkan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama yaitu menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang berkualitas," imbuh FA Huzni.

Sekedar informasi, kegiatan penyuluhan hukum itu dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, dan Ketua Bawaslu Pelalawan, Mubrur. Serta diikuti seluruh staf Bawaslu Pelalawan.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X