Ganti Rugi Pembebasan Lahan, Kejati Riau Ingatkan PPK dan P2T Proyek Jalan Tol

- Selasa, 4 Januari 2022 | 16:28 WIB
Pembangunan tol Pekanbaru-Bangkinang (Dok. Hutamakarya)
Pembangunan tol Pekanbaru-Bangkinang (Dok. Hutamakarya)


HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau mewanti-wanti pihak terkait dalam hal pembebasan lahan pembangunan ruas jalan tol di Bumi Lancang Kuning. Korps Adhyaksa itu mengingatkan, jangan ada persoalan hukum dalam pengerjaan proyek tersebut.

Saat ini ada empat ruas jalan tol yang masih dalam tahap pengerjaan. Yakni, ruas tol Pekanbaru-Bangkinang, Bangkinang-Pangkalan (Sumatra Barat), Pekanbaru-Rengat serta Rengat-Jambi.

Untuk jalan tol Pekanbaru-Bangkinang, sudah mulai dikerjakan pada tahun 2021 kemarin. Hingga akhir Desember 2021, pengerjaan proyek tersebut belum rampung.

"Informasi terakhir yang kami terima, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang, khusus di STA 9 di ruas Sungai Pinang itu memang ada beberapa kendala. Antara lain, orang ini (warga,red) menolak untuk dilakukan pembayaran ganti rugi, karena menurut versi mereka terlalu kecil," ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Selasa (4/1).

Baca Juga: Belasan Ribu Vaksin Covid-19 di 6 Kabupaten-Kota Provinsi Riau Kedaluwarsa

Terkait persoalan ini, Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan pihak terkait lainnya sedang menyelesaikan permasalahan tersebut. "Intinya, mudah-mudahan dengan kerja keras P2T tadi, ruas yang kurang 500 meter untuk 13 bidang itu cepat selesainya," kata Raharjo.

Ada sedikit kabar gembira dalam pelaksanaan proyek tersebut. Yakni, adanya konsinyasi dari pengadilan terkait penyelesaian ganti rugi pengadaan lahan.

Untuk yang dikonsinyasi, informasinya ada yang sudah terbit. Kalau tidak salah, penetapan dari hakim untuk permohonan konsinyasi tadi ada yang diterima. Mudah-mudahan dengan hal itu, maka yang tinggal beberapa meter itu bisa tersambung paling lambat bulan Maret 2022," sebut dia.

Persoalan pengadaan lahan ini sangat diwanti-wanti Kejati Riau sebagai pihak yang turut mendampingi dan mengawal pelaksanaan proyek. Raharjo meminta agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan P2T, serta pihak terkait lainnya untuk terbuka.

Baca Juga: Vaksin Booster Covid-19 Ilegal Masuk Tahap Penyelidikan Polretabes Surabaya

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X