Jaksa Konsisten Tuntut Edi Maskor 1,5 Tahun Penjara dalam Perkara Korupsi APBDes Merbau TA 2018

- Rabu, 29 Desember 2021 | 20:53 WIB
Jaksa Jumieko Andra mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru (Dodi/HRC)
Jaksa Jumieko Andra mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum tetap pada pendiriannya menuntut Edi Maskor dengan pidana 1,5 tahun penjara. JPU berharap majelis hakim mengesampingkan pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum dari Kepala Desa Merbau Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan periode 2015-2021 itu.

Hal itu disampaikan JPU pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (29/12). Adapun agenda sidang adalah tanggapan Jaksa atas pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa sebelumnya di hari yang sama.

"Jaksa Jumieko Andra dalam kesempatan itu menanggapi secara tertulis terkait nota pembelaan yang disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Silpia Rosalina melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Fusthathul Amul Huzni, Rabu malam.

Adapun tanggapannya, kata FA Huzni, JPU berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat dakwaan sebagaimana disampaikan dalam tuntutan pidana pada acara persidangan yang lalu adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Juga didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah.

Baca Juga: Tak Ingin Kehilangan Insinyur dan Manajer Kinerja Tinggi, Ini Cara Apple Pertahankan Karyawannya

"Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 kemarin," tegas FA Huzni.

Adapun tuntutan Jaksa adalah menginginkan majelis hakim menghukum Edi Maskor dengan pidana penjara selama 1,5 tahun penjara, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Untuk uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp573 miliar telah dikembalikan terdakwa saat proses penyidikan.

"Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," pungkas FA Huzni.

Dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa terjadi pada Agustus-Desember 2018 silam. Berawal ketika Desa Merbau mendapatkan APBDes 2018 sebesar Rp650 juta untuk dana penyertaan.

Namun terdakwa sebagai kepala desa justru menyelewengkannya. Terdakwa menggunakan dana desa itu untuk memperkaya diri sendiri.

Baca Juga: Lantik 96 Kades Terpilih Hasil Pilkades Serentak, Bupati Inhil: Kades Lama, Saya Ucapkan Terimakasih

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penyuap Mantan Kades di Pelalawan Dieksekusi

Senin, 7 Februari 2022 | 17:46 WIB
X