Kejari Kuansing Beri Peringatan Keras Bagi Sekolah yang Berani Jual LKS

- Sabtu, 25 Desember 2021 | 15:40 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Hadiman SH MH (Yendri/HRC)
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Hadiman SH MH (Yendri/HRC)

Diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) baru Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan serta larangan memperjualbelikan buku di sekolah diatur dalam PP No. 17/2010 tentang Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama pasal 181 a. Disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Akan hal itu mendapatkan "warning" dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi, Hadiman.

Dikatakan Hadiman, Kepada seluruh kepala sekolah baik tingkat Sekolah SD maupun tingkat SMP di Kabupaten Kuansing, agar menghindari pungutan liar kepada orang tua siswa baik dalam bentuk apa saja, karena semua sekolah sudah dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Jika ada pungutan namun ada kesepakatan antara wali murid degan pihak sekolah agar dibuat surat kesepakatan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan seluruh orang tua siswa menandatangani surat kesepakatan tersebut, namun yang namanya pungutan tidak dibenarkan oleh aturan apapun bentuknya," ucap Hadiman kepada Haluanriau.co Sabtu (25/12/2021).

Hadiman menjelaskan bahwa, Dana BOS itu bisa digunakan kegiatan lain yg masih ada kaitan kegiatan disekolah, namun dana BOS tidak bisa digunakan diluar kegiatan. Namun adanya surat larangan dari Disdikpora, seharusnya pihak sekolah mengikuti dan mematuhi surat itu.

"Jika tetap melakukan pungutan maka pihak sekolah dapat dikategorikan telah melakukan pungutan liar diluar ketentuan dan kepala sekolah menyalahgunakan jabatannya walaupun sudah ada kesepakatan pihak wali murid tetap tidak dibenarkan dalam aturan," tutup Kajari Terbaik tiga se-Indonesia itu dalam penanganan kasus korupsi.

Baca Juga: 83 Napi Lapas Bangkinang Dapat Remisi Natal, 1 Orang Langsung Bebas

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X