MA Tambah Hukuman Jadi 5 Tahun, Jaksa Eksekusi Direktur PT Bahana Prima Nusantara

- Minggu, 5 Desember 2021 | 16:10 WIB
Jaksa mengeksekusi Direktur Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh di Rutan Pekanbaru (Dodi Ferdian/HRC)
Jaksa mengeksekusi Direktur Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh di Rutan Pekanbaru (Dodi Ferdian/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Majelis hakim agung di tingkat kasasi menjatuhkan  hukuman 5 tahun penjara terhadap Muhidin Shaleh sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, Jaksa mengeksekusi Direktur PT Bahana Prima Nusantara tersebut.

Muhidin adalah salah satu pesakitan perkara korupsi pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016.

Dalam perjalanan perkara, Muhidin telah dihadapkan ke persidangan. Di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Muhidin dinyatakan bersalah melakukan rasuah sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidair. Untuk itu, hakim menjatuhkan hukuman selama 3 tahun.

Selain itu, hakim juga membebankan yang bersangkutan membayar denda Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp. 297 juta. Uang tersebut diperhitungkan dari titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diberikannya  pada audit BPK RI tanggal 1 November 2019 lalu.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Dekan FISIP UNRI Berlanjut, Penyidik Tunggu Hasil Penelitian Berkas oleh Jaksa

Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang menginginkan Muhidin dihukum pidana penjara selama 5 tahun, dan denda Rp. 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, Jaksa juga menuntut Muhidin Shaleh membayar uang pengganti sebesar Rp350 juta yang dikompensasikan dengan uang setoran yang dilakukannya sebesar Rp297 juta subsidair selama 2,5 tahun penjara.

Menurut Jaksa, Muhidin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair.

Atas putusan lembaga peradilan tingkat pertama itu, JPU kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Namun hal itu mental.

Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Di tingkat kasasi itu, majelis hakim kasasi yang diketuai Surya Jaya mengabulkan permohonan Jaksa, dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada PT Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tanggal 22 Oktober 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru Nomor 21/Pid. Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2020.

Majelis hakim kasasi kemudian mengadili sendiri perkara tersebut, dan menjatuhkan pidana kepada Muhidin dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Muhidin juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp297 juta yang dikompensasikan dengan uang yang diberikan pada saat audit BPK RI sejumlah tersebut.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Terkini

Ratusan Siswa SD Ikuti Vaksinasi di Polsek Sukajadi

Selasa, 18 Januari 2022 | 12:51 WIB
X