Dugaan Korupsi di Dinas ESDM Kuansing, Indra Agus Tetap Jalani Sidang Perdana

- Selasa, 9 November 2021 | 19:49 WIB
Ilustrasi (Foto: OpenClipart-Vectors dari Pixabay)
Ilustrasi (Foto: OpenClipart-Vectors dari Pixabay)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru akhirnya menggelar sidang perdana dugaan korupsi dengan terdakwa Indra Agus Lukman, Selasa (9/11). Sidang perkara itu dilaksanakan, meski Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau nonaktif itu telah menang praperadilan.

Indra adalah pesakitan dugaan korupsi Bimtek dan Pembinaan Bidang Pertambangan serta akselerasi di Dinas ESDM Kuansing ke Provinsi Bangka Belitung  2013-2014. Saat perkara rasuah terjadi, dia menjabat Kadis ESDM Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Penyematan status tersebut dilakukan penyidik pada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Negeri) Kuansing. Namun belakangan status itu dicabut Hakim Tunggal Yosep Butar Butar dalam putusan praperadilan di PN Teluk Kuantan.

Permohonan gugatan praperadilan itu diajukan di saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga melimpahkan berkas perkara pokok tindak pidana korupsinya ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dengan begitu, sidang tipikor pun digelar.

Baca Juga: Gaji dan Kewajiban Perusahaan Tidak Dibayarkan, Wamen BUMN: Secara Teknis Garuda Sudah Bangkrut

Dalam sidang perdana perkara pokok itu, Indra Agus mengikutinya secara virtual dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Kuantan, tempat dia ditahan. Adapun agenda sidang saat itu adalah pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Dahlan, Jaksa Rinaldi Adriansyah menyebutkan, Indra Agus melakukan tindak pidana korupsi bersama Ariyadi dan Tazaruddin (telah diputus dalam penuntutan terpisah). Perbuatan terjadi pada medio Maret hingga April 2013 di Kantor ESDM Kuansing.

Indra Agus selaku Kadis ESDM Kuansing sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselarasi ke dalam tatacara pengadaan secara swakelola tanpa melalui mekanisme perencanaan umum pengadaan terlebih dahulu. 

Dana untuk bimtek tersebut dianggarkan Rp450 juta. Dengan rincian Rp100 juta untuk biaya sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang  pertambangan dan Rp350 juta untuk  biaya sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Sumber: riaumandiri.co

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X