Pihak Terkait Minim Komunikasi dengan Kejati dalam Proyek Tol Pekanbaru - Bangkinang

- Senin, 8 November 2021 | 16:51 WIB
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Mendalami hal ini, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau. Dari koordinasi ini diketahui nilai yang berbeda berasal dari penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

"Kita sarankan baik-baik pada KJP, kekeliruan KJP di situ. Nereka hanya menilai setara eksisting lahan di tempat tadi. Tapi tidak dioverlay dengan RTRW di Kampar. Sudah kita sampaikan pada KJPP, mereka tidak mau menilai lagi, " kata dia.

Kendala ini kemudian dirembukkan lagi. Diungkapkan Raharjo, kontraktor utama jalan tol pada dasarnya tak mempermasalahkan jika dilakukan penilaian ulang. Namun kembali lagi, KJPP menolak.

"Tapi KJPP-nya tidak mau. Penilaian itu memang kewenangan mutlak KJPP. Jalan terakhir dalam bentuk konsinyasi. Dalam jangka waktu 14 hari akan muncul penetapan," terang dia.

Untuk penyelesaian masalah pembebasan lahan jalan jalan tol ini, akhir Oktober 2021 kemarin, pertemuan sudah dilakukan. Pihaknya kembali berdiskuso dengan Kanwil BPN Riau.

"Kalau tol ini terwujud terpanjang di Indonesia," pungkas mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng) itu.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Riau Dzakiyul Fikri menuturkan, pihaknya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (4/3) lalu.

"Di perda (peraturan daerah,red) lama itu, bukan kawasan hutan. Ternyata di perda 10/2018, itu kawasan hutan. Merujuk surat Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan,red)," kata Dzakiyul.

Asdatun menegaskan, prinsipnya negara tidak boleh membayar kalau itu kawasan hutan. "Ini menjadi sesuatu yang pelik. Harus dikeluarkan dari kawasan hutan, " sebut mantan Kajari Kabupaten Madiun itu.

Dalam melakukan pendampingan ini, usai memberikan pendapat hukum pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, pihaknya tidak mendapatkan perkembangan informasi.

"Baru bulan Agustus kemarin muncul lagi," sesal Dzakiyul memungkasi.

Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kuansing Nonaktif dan GM PT Adimulia Agrolestari

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berkas Perkara Annas Maamun Telah di Pengadilan

Kamis, 12 Mei 2022 | 15:45 WIB
X