Pihak Terkait Minim Komunikasi dengan Kejati dalam Proyek Tol Pekanbaru - Bangkinang

- Senin, 8 November 2021 | 16:51 WIB
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Pendampingan kegiatan proyek jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau tidak semudah yang dibayangkan. Pihak terkait mulanya minim berkomunikasi dengan Korps Adhyaksa tersebut. Barulah beberapa bulan terakhir, komunikasi intens dilakukan guna membahas persoalan yang dihadapi.

Proyek tol Pekanbaru-Bangkinang dikerjakan sepanjang 40 kilometer oleh PT Hutama Karya (HK). Ditargetkan akhir 2021, infrastruktur yang menjadi salah satu proyek strategis nasional di Bumi Lancang Kuning ini bisa beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, Kejati Riau diminta untuk mendampingi dan mengawal kegiatan tersebut. Khususnya dalam masalah pembebasan tanah atau lahan proyek pembangunan tol.

Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, kini tinggal 500 meter lagi pembebasan lahan belum dilakukan.

Dikatakan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto, proyek tol Pekanbaru-Bangkinang sempat terkendala pembebasan lahannya sepanjang 2,5 kilometer. Guna menyelesaikan masalah itu, telah dilakukan rapat bersama dengan Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, dan pihak rekanan, seperti PT HK, PT HKI, dan Hakaaston.

"Pada Mei kemarin kita rapat dengan Pak Gubernur, Bupati Kampar, Sekda, HK dan HKI dan Hakaaston. Memang kami usulkan pembentukan tim untuk mengawal kegiatannya," ujar Raharjo, Senin (8/11).

Namun, masukan itu tak direspon Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga Agustus 2021 lalu. Barulah pada awal September kemarin, pihak PT HK datang ke Kejati Riau.

"Bilang akhir September di depan mata. Lahan masih kurang 2,5 kilometer yang belum bebas. Kami dengan menggunakan cara-cara intelijen turun ke sana. Sekarang  pembebasan lahan kurang dari 500 meter lagi," ungkap Asintel.

Dari penelusuran yang dilakukan, pembebasan lahan tol yang terkendala tersebut terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, besaran ganti rugi yang tak seragam.

"Ada kesenjangan dalam menerima ganti rugi. Ada yang Rp600 ribu dan ada yang Rp300 ribu permeter," beber Raharjo.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPRD Desak Pemprov Riau Bangun Sekolah Baru

Selasa, 5 Juli 2022 | 16:28 WIB
X