Penyaluran Beasiswa Dinilai Diskriminasi, Pemprov Klaim Telah Sesuai Regulasi

- Senin, 8 November 2021 | 12:32 WIB
Salah seorang Penggugat, Gusti Putra Dodi - Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi mewakili Tergugat
Salah seorang Penggugat, Gusti Putra Dodi - Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi mewakili Tergugat

"Secara kontekstual (Universitas Jambi) ini kan berada di luar Provinsi Riau tetapi ini tidak dimasukan ke dalam ini (syarat penerima beasiswa,red). Maka dari itu, ada diskriminasi tindakan yang dilakukan Pemprov Riau dengan tidak mencantumkan seluruh perguruan tinggi yang ada di luar Provinsi Riau," terang pria yang berprofesi sebagai Advokat itu.

Para Penggugat menilai persyaratan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang (UU) Pendidikan, UU Administrasi Publik dan UU Hak Asasi Manusia (HAM). "Oleh karena itu, kita godok, kita masukkan ke dalam gugatan, kita ajukan ke PTUN Pekanbaru," imbuh Gusri.

"Kita minta dibatalkan pengumuman itu. Terlepas dari akibat hukumnya apakah akan menimbulkan akibat hukum lain, kita tidak sampai sejauh itu. Tapi yang jadi konsen kita adalah ketika pengumuman ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik," pungkas Gusri.

Sementara itu, Pemprov Riau menegaskan kalau penyaluran beasiswa telah sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sejauh ini secara regulasi tidak ada yang kita langgar dalam hal pelaksanaan kegiatan (penyaluran beasiswa) tersebut. Artinya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap hal itu," ujar Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi saat dihubungi terpisah.

Dijelaskan Yan, pihaknya ditugaskan sebagai Kuasa Hukum untuk melakukan pembelaan di PTUN Pekanbaru menghadapi gugatan Para Penggugat.

Yan membantah jika Pemprov Riau melakukan diskriminasi dalam menetapkan persyaratan bagi calon penerima beasiswa, khususnya untuk Program Doktoral (S3). Menurut dia, beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi.

"Karena ini adalah sifatnya Bidikmisi tentu kita memberikan beasiswa S3 itu kepada mahasiswa kita yang berprestasi. Karena judulnya Bidikmisi tentu kita mencari kualitas yang terbaik. Maka kita melakukan lah yang namanya MoU dengan perguruan tinggi yang masuk ranking 10 besar di Indonesia," terang Yan.

"Kawan-kawan (Penggugat,red) mungkin tidak termasuk (kuliah) di perguruan tinggi tersebut. Artinya, memang tak semua bisa kita akomodir, karena keterbatasan anggaran juga. Ini kan menggunakan APBD," sebut Yan.

"Kalau ini diskriminasi, tidak relevan juga. Karena kan tidak semua perguruan tinggi yang kita kerjasamakan. Karena ini Bidikmisi, artinya perguruan tertentu la yang kita lakukan kerja sama," sambung Yan Dharmadi menjelaskan.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X