Penyaluran Beasiswa Dinilai Diskriminasi, Pemprov Klaim Telah Sesuai Regulasi

- Senin, 8 November 2021 | 12:32 WIB
Salah seorang Penggugat, Gusti Putra Dodi - Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi mewakili Tergugat
Salah seorang Penggugat, Gusti Putra Dodi - Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi mewakili Tergugat


HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Sejumlah warga Riau menilai Pemerintah Provinsi Riau diskriminasi dalam penyaluran Beasiswa Prestasi dan Bidikmisi Tahun Anggaran 2021. Sementara Pemprov sendiri mengaku kalau penyaluran beasiswa telah sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada tiga orang warga Riau yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Yaitu, Gusri Putra Dodi, Khairul Azwar Anas, dan Feby Sutama Harahap.

Mereka meminta pengadilan membatalkan Pengumuman Penyaluran Beasiswa Lanjutan dan Penerimaan Seleksi Baru Beasiswa Prestasi dan Bidikmisi Provinsi Riau TA 2021 Nomor : 137/Peng/2021, tanggal 19 Juli 2021. Pengumuman itu ditandatangani Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau kala itu, Masrul Kasmy atas nama Gubernur Riau.

"Kita ajukan pendaftarannya tanggal 27 September 2021 kemarin. Ini juga sudah melewati proses persiapan. Sudah 3 kali sidang dalam masa persiapan," ujar salah seorang Penggugat Gusri Putra Dodi, Senin (8/11).

Dia kemudian menyampaikan alasan pihaknya melakukan gugatan. Menurut dia, Pemprov telah melakukan diskriminasi dalam penetapan persyaratan bagi calon penerima beasiswa. Di antaranya, penerima beasiswa adalah putra/putri asli daerah Riau.

"Putra daerah Riau itu adalah orang yang lahir di Provinsi Riau atau orang tuanya yang lahir di Riau. Ini kan syarat-syarat yang menurut kami selaku Penggugat tidak sesuai dengan undang-undang," sebut Gusri.

"Beasiswa ini kan sumbernya APBD (Riau) dan milik semua warga yang ada di Riau. Terlepas dia putra daerah mana, yang penting dia ber-KTP Riau, maka dia dianggap orang Riau dong. Tidak harus ada syarat sekian puluh tahun minimal (tinggal di Riau). Itu yang menurut kami selaku Penggugat tidak tepat dengan undang-undang," sambung dia.

Selain itu, Pemprov juga tidak mencantumkan seluruh perguruan tinggi, tempat calon penerima beasiswa menempuh pendidikan. Seperti untuk calon penerima beasiswa luar Provinsi Riau Program Magister (S2) dan Doktoral (S3), yakni harus kuliah di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, atau Universitas Brawijaya.

"Setahu kita, selama ini orang yang memberikan beasiswa atau menerima beasiswa itu kan IPK berapa. Terlepas dia mau kuliah dimana. Cuma ada 5 perguruan tinggi saja untuk program doktoral," kata dia.

Hal ini, kata dia, telah menutup kesempatan kepada Para Penggugat untuk bisa mendapatkan beasiswa, karena mereka saat ini tengah menempuh pendidikan Program Doktoral di Universitas Jambi. Hal ini pula yang menjadi legal standing bagi mereka mengajukan gugatan.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPRD Desak Pemprov Riau Bangun Sekolah Baru

Selasa, 5 Juli 2022 | 16:28 WIB
X