Bacakan Replik, JPU: Penasihat Hukum Hendra Sakti Coba Alihkan Isu dengan Dalih Sangketa Lahan

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar membacakan replik atas pledoi dalam sidang perkara kasus perusakan di PT Langgam Harmuni. JPU menyebut terdakwa Hendra Sakti mencoba menggiring isu terkait sengketa lahan untuk mengaburkan fakta-fakta kejadian perusakan.

"Dalam pledoi penasihat hukum, terdakwa Hendra Sakti mencoba mengangkat isu sengketa lahan antara Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) dengan PT Langgam Harmoni. Penasihat hukum terdakwa mencoba menggiring perkara ini untuk mengaburkan fakta-fakta kejadian yang telah dilakukan terdakwa," kata JPU, Satrio Aji Wibowo dalam replik yang dibacakannya pada sidang yang digelar secara online di PN Bangkinang, Kamis (28/10/2021).

"Oleh sebab itu perlu kami sampaikan bahwa yang akan dibuktikan dalam perkara aguo adalah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa pada 15 Oktober 2020 di Perumahan PT Langgam Harmuni yang terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang telah melampaui batasnya sebagai warga negara yang baik dan benar," sambungnya.

Baca Juga: Melawan Deportivo Alavez Jadi Ujian Perdana Sergi Barjuan di Barcelona

Dikatakan JPU, dengan digiringnya permasalahan ini seolah masuk ke dalam ranah perdata, tentunya tidak serta merta dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Dikarenakan dalam hal ini tidak ada satupun alasan pembenar untuk dapat melindungi terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya.

Perbuatan terdakwa yang telah menjadi kordinator aksi turun lapangan yang dengan arogan telah mengusir penduduk Perumahan PT. Langgam Harmuni dan selanjutnya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban baik kerugian materil mapun immateril dengan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan banyaknya harta korban yang hilang setelah kejadian tersebut.

Serta ditambahnya rasa takut yang menyerang psikologis korban tidaklah dapat masuk ke dalam ranah hukum keperdataan. Hal itu mengingat terdakwa bukan lah orang yang mempunyai kewenangan atau fesalitas untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa bukanlah juru sita ataupun eksekutor ataupun aparat yang berhak melakukan hal sebagaimana telah dilakukannya.

"Oleh karena itu dalil-dalil penasihat hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan," ujar JPU.

JPU juga menolak dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui terdawa Hendra Sakti melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa.

Baca Juga: Resmi, Sergi Barjuan Jadi Pelatih Kepala Sementara Barcelona

"Kami menolak dalil penasihat hukum terdakwa tersebut, dikarenakan senyatanya dalam persidangan baik pengakuan terdakwa maupun keterangan-keterangan saksi yang ada telah menjelaskan bahwa dalam aksi yang melibatkan kurang lebih 300 orang tersebut, terdakwa lah yang memimpin dan mengumpulkan orang orang tersebut untuk melaksanakan aksinya," ucapnya.

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwalah orang yang telah menyuruh melakukan perbuatan yang didakwakan dan selanjutnya telah dibuktikan di persidangan," kata JPU menambahkan.

JPU berkesimpulan bahwa dalil penasihat hukum terdakwa yang diajukan tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana. Sehingga sudah seharusnya Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

"Kami pada prinsipnya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan tanggapan (replik) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat dakwaan serta surat tuntutan sebagaimana dalam dakwaan yang telah kami buktikan di Persidangan," tuturnya.

"Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan menolak nota pembelaan (Pledoi) penasehat hukum terdakwa. Menerima surat tuntutan Penuntut Umum, mengabulkan semua tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan," kata JPU memungkasi.