Dilema Pengurusan SKGR Tanah di Siak, Pakar Hukum: Pemerintah Harus Buatkan Payung Hukum

- Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:45 WIB
Ilustrasi Pungli
Ilustrasi Pungli

HALUANRIAU.CO, SIAK - Banyaknya aparat pemerintah yang tersandung kasus hukum akibat pengurusan SKGR Tanah di Kabupaten Siak menjadi dilema ditengah masyarakat.

Bagaimana tidak, karna munculnya biaya pengurusan SKGR tanah yang tak ada aturan, sehingga biaya pengurusan itu sendiri menjadi perbincangan banyak kalangan, sehingga menjadi atensi bagi penegak hukum.

Salah seorang pengamat hukum di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Suardi, SH., MH. mengatakan kepada haluanriau.co, Pemerintah Kabupaten Siak kedepan harus membuatkan payung hukum terkait penerbitan SKGR tanah tersebut.

"Dengan adanya payung hukum terkait penerbitan SKGR tanah, maka aparatur desa dan kecamatan mempunyai acuan dalam menerbitkan SKGR.", ujar Suardi.

Baca Juga: Calon Kades Perawang Barat No Urut 5 Dampingi Alfedri Kunjungi Korban Kebakaran di Perawang

Selain itu, Suardi menuturkan, dengan adanya payung hukum dalam penerbitan SKGR tanah, pemerintah juga bisa menentukan biaya pengurusan dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), secara otomatis dapat menambah PAD.

Terjadinya pungli itu menurut Suardi karna adanya kesempatan dan sudah menjadi kebiasaan sejak lama, untuk menghilangkan kebiasaan itu sulit, minimal kita memperkecil frekuensinya, tutur panglima muda LMB Siak itu.

Lebih lanjut Suardi baru-baru ini telah menangani kasus OTT pungli di desa Perawang Barat, yang mana kliennya Saiful Untung menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

"Sebenarnya kliennya bernama untung saat itu lagi kurang beruntung saja, karna praktek pengurusan seperti itu sama saja diseluruh desa di Kecamatan Tualang, karna lagi apes saja siuntung saat itu, maka siuntung kena OTT.", sambung Suardi.

Baca Juga: Bupati Alfedri Temui Korban Kebakaran di Tualang dan Serahkan Santunan

"Selian aparat desa dan kecamatan, warga yang menguruspun juga ikut serta diperiksa menjadi saksi bahkan harus hadir memberikan keterangan di pengadilan nantinya." ungkapnya lebih lanjut.

Maka dari itu kata suardi melanjutkan, pemerintah harus mengambil sikap dari kejadian ini. Agar tidak terkesan terjadinya pembiaran, hal ini harus menjadi perhatian semua kalangan, dan tidak menyalahkan sepihak saja.

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Siak Hadiri Peresmian Markas Kodim 0322/Siak.

Jumat, 26 November 2021 | 10:21 WIB
X