Terkendala Administrasi di Pemprov, NasDem Batal Gelar Vaksinasi Massal di Riau

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Partai Nasional Demokrat (NasDem) urung melaksanakan vaksinasi massal di Provinsi Riau. Diduga karena masalah administrasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, membuat kegiatan sosial tersebut batal dilaksanakan.

Sejatinya, kegiatan vaksinasi itu dilaksanakan pada Selasa (12/10/2021) kemarin. Ada 1.000 dosis vaksin yang disiapkan partai besutan Surya Paloh itu untuk masyarakat Riau.

Di hari yang sama, juga dilaksanakan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai NasDem Provinsi Riau Tahun 2021.

"Kami kemarin dapat bantuan 1.000 dosis vaksin untuk masyarakat. Kemudian itu terkendala administrasi sehingga kemudian tidak bisa dilaksanakan kegiatan tersebut," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, Selasa malam.

Baca Juga: Superman Baru Seorang Biseksual, Fraksi PPP DPR Minta Pemerintah Boikot Penerbit DC Comics

Pihaknya, kata Ahmad Ali, tentu menyayangkan perihal batalnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut dia, di saat ada kelompok masyarakat yang ingin membantu mewujudkan herd immunity, harusnya mendapat dukungan dari pemerintah.

"Tentunya saya sebagai Waketum Partai NasDem sangat menyayangkan ada perilaku seperti itu. Padahal pandemi ini musuh bersama," kata anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

"Salah satu program pemerintah hari ini yang harus kita sukseskan, bagaimana menciptakan kekebalan komunal seluruh masyarakat. Kekebalan komunal itu sendiri bisa tercipta apabila kalau kemudian sekian persen masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksin," sambungnya.

Baca Juga: Pemko Pekanbaru Siapkan Bonus Kepada Atlet Peraih Medali PON XX Papua

Dari informasi yang didapatnya, baru 38 persen masyarakat Riau yang mendapat suntik vaksin. Angka tersebut, sebut dia, masih jauh dari target terwujudnya kekebalan komunal masyarakat.

"Lalu ketika ada kelompok masyarakat yang ingin berkontribusi membantu pemerintah, tapi dihambat oleh pemerintah itu sendiri, ini suatu hal yang kita sesalkan," imbuh Ahmad Ali.

"Kami berharap ke depan ini tidak terulang lagi. Jangan hanya karena kemudian apriori dengan partainya. Karena kerja-kerja kemanusiaan ini harus dikerjakan bersama-sama," pungkas Ahmad Ali.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Pemprov Riau. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, Mimi Yuliani Nazir, tidak merespon upaya konfirmasi yang ditujukan kepadanya.