AMPR Pekanbaru Lakukan Investigasi Usut Kebocoran PAD Sektor Parkir

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Se Provinsi Riau (AMPR) Pengurus Kota Pekanbaru mulai melakukan investigasi dan penelusuran terkait sistem perparkiran di Kota Pekanbaru. Hari ini, AMPR melakukan peninjauan ke Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.

"Benar, AMPR Kota Pekanbaru melakukan investigasi dan penelusuran tentang adanya dugaan kebocoran PAD dari sektor parkir," ujar Koordinator AMPR Pekanbaru, Tengku Ibnul Ikhsan, Selasa (21/9).

Pendalaman yang dilakukan sekelompok anak muda ini menyikapi kondisi saat ini. Salah satunya, adanya pro dan kontra pemungutan parkir di perusahan ritel yang ada di Kota Bertuah.

Menurut Ibnul, semula ritel telah diminta retribusi parkir oleh Bapenda Kota Pekanbaru yang diketahui besarannya Rp200 ribu perbulan. "Sedangkan aturan yang mengikat atas pengutipan retribusi ini tidak ada ditetapkan, baik undang-undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah," kata Ibnul.

"Sehingga pengutipan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi karena telah dilakukan hampir 10 tahun lamanya," sambungnya.

Baca Juga: Lagi, Kodim 0314/Inhil Beri Bantuan Sarapan bagi Pekerja di Sekitar Pasar Air Mancur

Saat ini pengelolaan parkir dilakukan Dinas Perhubungan melalui PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM). Juru parkir dari pihak ketiga itu juga akan melakukan pemungutan parkir kendaraan di ritel, termasuk Indomaret dan Alfamart.

"Belum genap satu bulan, Dishub atas pengelolaan parkir oleh pihak ketiga menyatakan akan memberikan Rp2 juta perbulan, dan juga dapat membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat Pekanbaru yang tidak memiliki skill guna mendapatkan penghasilan atas pemungutan parkir tersebut," lanjut dia.

Untuk itu, AMPR Kota Pekanbaru tengah mengkaji lebih dalam demi terciptanya penambahan PAD dan manfaat kepada warga Kota Pekanbaru atas penyerapan tenaga kerja lokal. Mereka juga akan menyuarakan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengambil keputusan akibat adanya polemik retribusi parkir ini.

"Karena saat ini Pemerintahan Kota Pekanbaru terkesan bimbang dalam memberikan kebijakan," sebut dia.