Korupsi, Mantan Wakil Bupati Bengkalis Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara

- Kamis, 16 September 2021 | 21:51 WIB
Mantan Wakil Bupati Bengkalis Muhammad divonis 6 tahun enam bulan penjara
Mantan Wakil Bupati Bengkalis Muhammad divonis 6 tahun enam bulan penjara

HALUANRIAU.CO, TEMBILAHAN - Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir (Inhil) membacakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 19/PID.SUS/TPK.2021/PT Pbr tanggal 02 Juni 2021 atas nama terdakwa Muhammad, mantan Wakil bupati (Wabup) Bengkalis divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan, Kamis (16/9/21).

Muhammad secara sah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor. 20 Tahun 2001 Ttg Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 19/PID.SUS/TPK.2021/PT Pbr tanggal 02 Juni 2021, melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan serta agar Jaksa Eksekutor melaksanakan perintah Kajari dengan penuh rasa tanggung jawab.

"Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, terdakwa Muhammad dengan amar putusan di pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan," kata Kepala Kejari Inhil, Rini Triningsih.

Selain itu Muhammad juga di denda sebesar Rp 300 juta (Tiga Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

"Berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor: PRINT- 05/L.4.14/Fu.1/09/2021 tanggal 30 Agustus 2021 telah melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas nama Muhammad untuk menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru," ungkapnya.

Disebutkan dalam dakwaan JPU, dugaan korupsi ini terjadi pada saat Muhammad menjabat Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau 2013. Ketika itu, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM di Tembilahan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau tahun anggaran 2013.

Berawal pada April 2013 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PE 100 DN 500 mm, dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000, bersumber dari APBD Provinsi Riau. SF Harianto ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian, Edi Mufti, BE bin Syar’i Harun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rio Amdi P ST selaku Ketua Pokja, dan Tri Riswanto ST selaku ketua panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (P2HP). Semuanya jadi saksi dalam kasus ini.

Lalu, Edi dan Eri melaporkan kepada terdakwa bahwa pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi itu tidak ada konsultan perencana, dan belum ada dokumen lelang berupa dokumen perencanaan kegiatan. Karena, tanpa adanya dokumen perencanaan tersebut kegiatan dimaksud tidak dapat dilelang.

Atas hal tersebut, selanjutnya terdakwa meminta Edi untuk memerintahkan saksi Jajang (konsultan perencana pekerjaan pemasangan pipa di tahun anggaran sebelumnya) mempersiapkan dan membuat dokumen perencanaan pengadaan berupa enginering estimate (EE), owner estimate (OE), desain gambar, perhitungan RAB dan spesifikasi teknis.

Halaman:

Editor: Eka Buana Putra

Tags

Terkini

Humanity Rice Truck ACT Salurkan 3 Ton Beras Gratis

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:35 WIB

Dandim 0314 Inhil Silaturahmi ke Pulau Burung

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 17:32 WIB

Akses Kendaraan Menuju Pulau Kijang Tertutup

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:47 WIB
X