Meski Disdikpora Terbitkan SE Mengenai Larangan Pungutan di Sekolah, Masih Banyak Sekolah 'Nakal' di Kuansing

- Selasa, 14 September 2021 | 08:37 WIB
Plt Kadisdikpora Kuantan Singingi H Masrul Hakim, S.Pd. M.Pd  |  Istimewa
Plt Kadisdikpora Kuantan Singingi H Masrul Hakim, S.Pd. M.Pd | Istimewa

HALUANRIAU.CO,KUANTAN SINGINGI - Miris memang kalau berbicara terkait Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang di perjual belikan oleh pihak sekolah di masa pandemi ini. Pasalnya, orang tua murid selalu dibebankan dengan pilihan yang serba sulit.

Bagaimana tidak, jika tidak diikuti hal tersebut sudah menjadi keputusan pihak sekolah dengan cara melalui rapat komite, yang mana dari hasil rapat tersebut, setiap orang tua murid diharuskan menandatangani surat perjanjian di atas materai yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

"Jika tak diikuti, itu sudah hasil rapat dengan komite, dan kita mau tak mau harus mau, karena anak kita bersekolah di sekolah tersebut," ujar orang tua wali murid saat dimintai keterangannya terkait sekolah memperjualbelikan LKS tersebut.

Baca Juga: Ratusan Sekolah Swasta di pekanbaru Sudah Ajukan Rekomendasi Sekolah Tatap Muka

Bahkan kata orang tua murid, membeli LKS tidak hanya tingkat SMP, tingkat SD saja juga dibebani dengan membeli LKS. Kami selaku orang tua bahkan ditelepon pihak sekolah, " Anak ibuk belum ambil LKS, jika tidak di ambil nanti tak bisa belajar," ujarnya sembari menirukan.

"Jika ini memang diusut, usut hingga tuntas. Bahkan bukan hanya SMP, anak kami di SD saja juga dibebani pembelian LKS. Jika tidak membayar maka dipersulit, bahkan saat masuk sekolah kami juga mengeluarkan biaya beli baju sekolah 1 juta 2 ratus," ucapnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaraga (Disdikpora) Kabupaten Kuantan Singingi Sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 420/Disdikpora/2021/001.a. Pada 4 Januari 2021 yang lalu.

Baca Juga: Anggarkan Rp12 Miliar, PUPR-PKPP Riau Bangun Jalan Sembilang Menjadi 2 Jalur Guna Mengurai Kemacetan

Diketahui dalam SE Disdikpora Kuantan Singingi dituliskan tentang larangan pungutan dan jual beli buku atau LKS terhadap pihak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Kuantan Singingi.

"Bahkan kita sudah surati pihak sekolah, agar tidak melakukan hal apapun dan pungutan apapun," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Masrul Hakim saat di konfirmasi Haluanriau.co Selasa (14/09).

Dikatakan Masrul, dalam SE tersebut kita juga melakukan tembusan kepada Bupati Kuantan Singingi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Baca Juga: Informasi Cuaca Pekanbaru Hari Ini, BMKG: Berawan

"Seharusnya tanpa edaran pun pihak sekolahkan seharusnya membaca aturan aturan terkait pengelolaan sekolah," terang Masrul Hakim.

Dilanjutkan Masrul, dalam SE tersebut ada tiga poin penting yang kita bunyikan, yang mana diantaranya :

  1. Pihak Sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik di Sekolah, penggalangan dana dalam bentuk  apapun dan sumbangan penguatan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

  2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama pasal 181a menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan, maupun kolektif dilarang menjual buku, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

  3. Apabila pihak sekolah melakukan  poin nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) pada edaran ini, maka resiko ditanggung sendiri oleh sekolah yang bersangkutan.

Meskipun Disdikpora Kuantan Singingi sudah memperingati pihak sekolah dengan memberikan Surat Edaran (SE) , namun masih banyak pihak Sekolah yang melakukan kucing kucingan, dan hal tersebut terbilang kejahatan pendidikan di Kuantan Singingi.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polres Kuansing Tangkap Dua Pelaku Judi Togel Online

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:09 WIB
X