Meski Sudah Dilarang, SMAN 1 Teluk Kuantan Masih 'Nakal' Menjual LKS Kepada Siswa

HALUANRIAU.CO,KUANTAN SINGINGI - Meski sudah dilarang, namun beberapa sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi, masih saja menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Buku tersebut dijual dengan harga fantastis kepada siswa dengan dalih sudah melalui musyawarah dengan komite, bukan itu saja, bahkan sudah ada surat pernyataan orang tua murid yang ditanda tangani di atas materai.

"Ini sudah melalui rapat komite sekolah, dan apakah dibutuhkan lagi atau tidak, dan dari hari rapat itu kami memberikan surat pernyataan kepada orang tua apakah setuju atau tidak, bagi yang setuju silahkan diambil, bagi yang tidak setuju tidak masalah, tetap pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa ada sanksi," jelas Ziadul Kamal, S.Pdi. MA Selaku Kepala Kurikulum SMA Negeri 1 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Riau, saat di konfirmasi Haluanriau.co di Teluk Kuantan.

Baca Juga: Laga Ke 1000 Selama Kepelatihan Jose Mourinho di Warnai Menang Dramatis, AS Roma Puncaki Klasemen Seri A

Sementara itu, larangan sekolah menjual LKS kepada siswa diatur dalam pasal 181 peraturan pemerintah No 17 tahun 2010 yang menerangkan bahwa, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah di satuan pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan kegiatan pengadaan atau menjual buku lembar kerja siswa (LKS) di setiap satuan pendidikan, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran serta pakaian seragam di tingkat pendidikan.

Dijelaskan juga bahwa pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan.

Sementara itu juga dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan komite sekolah sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga: Epidemilog Sebut Sumbar dan Aceh Daerah yang Penduduknya Enggan Divaksin

Bahkan aturan tersebut  juga tercatat dalam Permendikbud No 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.