Selama 16 Tahun Terakhir Menurut KPK Provinsi Jawa Barat Menjadi Daerah Terkorup

- Kamis, 9 September 2021 | 15:41 WIB
Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat  |  Sumber: disperkim.jabarprov.go.id
Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat | Sumber: disperkim.jabarprov.go.id

Baca Juga: Tuai Kritik soal Tayangan Pernikahan Artis, Ketua KPI Buka Suara dan Beralasan Utamakan HAM

Firli Bahuri juga meminta agar anggota DPRD bisa menjadi contoh sebagai pejabat yang bersih dari praktik-praktik terlarang.

"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," kata Firli Bahuri dilaporkan Antara.

Dia juga mengingatkan tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi.

Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

Baca Juga: Dianggap Tak Layak bagi Penumpang, Komisi 2 DPRD Meranti Tinjau Pelabuhan Satpolair

"Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi," Firli.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengharapkan KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

"Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan KPK, khususnya dalam fungsi penganggaran APBD yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya," ucap Taufik.***(Abddul Muhaemin/pikiran-rakyat.com)

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Siak Hadiri Peresmian Markas Kodim 0322/Siak.

Jumat, 26 November 2021 | 10:21 WIB
X