Tanggulangi Penyakit Frambusia, Pemkab Inhil Taja Evaluasi Daerah Endemis

HALUANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Ada dua hal yang penting dalam pengendalian atau penanggulangan riwayat frambusia, yaitu konsisten melakukan edukasi dan sosialisasi serta perlindungan jaminan sosial.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Sosial Indragiri Hilir, Arifin saat memberikan materi di acara Evaluasi Daerah Endemis/Riwayat Frambusia (Survey Serologi Frambusia) yang ditaja Dinas Kesehatan, Jumat (3/9/2021) yang diikuti pihak Puskesmas se-Inhil.

Penyakit Frambusia adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri treponema pertenue, merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Tegasnya, penyakit menular tidak mengenal batas-batas daerah administratif .

Sehingga program eradikasi (bebas) penyakit menular, memerlukan kerjasama sinergi dengan pemerintahan antar lini sektor terkait.

Baca Juga: Ini Link Hasil Penelitian dan Jurnal Ilmiah, Dapat Diakses Secara Online Inovasi dari Bappeda Inhil

Penyakit Frambusia yang merupakan penyakit menular, ditularkan melalui kontak langsung dari cairan luka penderita ke luka terbuka orang sehat.

Dalam penyampaiannya, Arifin menjelaskan dua hal penting, di antaranya edukasi dan sosialisasi, juga perlindungan jaminan sosial.

Menurut Arifin, yang dimaksud edukasi dan sosialisasi meliputi, kegiatan pendamping PKH kepada masyarakat yang kurang mampu di desa-desa melalui program Family Development Session (FDS) yang hampir dilakukan tiap bulan.

Baca Juga: Berkunjung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sungai Beringin, Polres Inhil Laksanakan Progam Jumat Berkah

Kemudian, kegiatan berisikan materi-materi pendididikan dan kesehatan, di antaranya materi penanganan stunting dan sosialisasi penyakit kronis yang biasa diderita masyarakat, yang berisikan materi umum dan etika sosial jika ada yang terjangkit.

"Pada pertemuan dengan masyarakat tersebut juga dilakukan dialog interaktif dan tanya jawab permasalahan kesehatan dan pendidikan, yang mana dihadapi keluarga yang kurang mampu (KPM PKH)," kata Arifin.

Sementara itu, terkait Perlindungan Jaminan Sosial dijelaskan, berupa jaminan pelayanan kesehatan yakni BPJS yang dibiaya APBD kabupaten. Jaminan ini juga diberikan untuk membantu masyarakat yang menderita.