Kemnaker Minta Kepala Daerah Tetapkan Upah Minimum Mengacu Pada Permenaker No 18 Tahun 2022

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menetapkan standar upah masing-masing tahun 2023 yang sesuai dengan aturan baru yakni Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Ida mengatakan bahwa peraturan tersebut sudah disusun formula yang sesuai agar diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

Terkait dengan Permen No 36/2021, ia menyebutkan bahwa aturan tersebut belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dimana menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja.

Dengan adanya formula upah minimun 2023 ini, dirinya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," ujar Ida.

Pemerintah Daerah ungkap Ida dalam melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 menggunakan aturan baru tersebut.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker No 18/2022 ini," tambahnya.

Untuk perhitungan upah tahun 2023, ada 2 indikator yakni Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Secara umum kebijakan penetapan upah minimum 2023 mengatur dua hal yakni penyempurnaan formula perhitungan dan perubahan waktu penetapan oleh Gubernur.

Berdasarkan Permenaker tersebut maka penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dilakukan paling lambat pada, Senin (28/11/2022). sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022.

Baca Juga: Pemilu Malaysia Resmi Digelar, 6 Kandidat Diprediksi Jadi PM