Dinilai Berbuat Zalim, PT CPI Diadukan Pekerjanya ke Disnaker Riau

- Jumat, 16 Juli 2021 | 16:13 WIB

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-PT Chevron Pasific Indonesia dinilai telah menzalimi 4 orang pekerjanya. Perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan ini diduga tidak memberikan upah dan hak-hak lainnya kepada para pekerja itu tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan berlaku.

Empat pekerja itu, masing-masing berinisial R, AB, YT dan N. Saat ini, mereka tengah dalam kondisi skorsing atas pilihan CPI.

Terkait persoalan itu, keempat pekerja itu telah mengadu ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Riau

Dalam keterangan resmi yang diterima haluanriau.co, Kamis (15/7) kemarin, keempat pekerja itu mengaku diperlakukan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh PT CPI. Pasalnya mereka sudah tidak lagi menerima upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima, tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan berlaku.

"Walaupun saat ini kami dalam kondisi skorsing atas pilihan CPI, namun CPI harus tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Undang-undang Ketenagakerjaan,” ujar R, salah seorang perwakilan pekerja.

Dalam PKB itu, katanya, telah dengan jelas dan terang benderang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang bersepakat. Seperti contoh, pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: PKB ini mengatur syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja, dengan ketentuan jika ada hak-hak atau fasilitas-fasilitas yang telah biasa atau telah diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja secara terus menerus baik berdasarkan perjanjian/peraturan tertulis atau lisan maupun berdasarkan kebiasaan, maka pemberian tersebut tetap diberikan kepada Pekerja seperti biasa dan tidak dapat dikurangi ataupun diberhentikan pemberiannya.

Lalu, pada Pasal 111 ayat (5) yang menyatakan: Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Perusahaan maupun Pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Namun demikian, Perusahaan dapat melakukan penyimpangan berupa tindakan skorsing atau pembebasan sementara dari tugas kepada Pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja.

Berikutnya, pada Pasal 113 huruf (a) yang menyatakan: Dalam hal Perusahaan melakukan tindakan skorsing, maka selama dalam status skorsing menunggu penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ketentuan-ketentuan dan hak-hak Pekerja adalah sebagai berikut: Perusahaan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja. Jadi, sudah sangat jelas di dalam PKB ini ketentuannya.

Namun demikian, lanjut R, CPI dengan kesewenangannya tidak mau mematuhi kewajibannya sebagaimana telah tertuang dan diperjanjikan dalam PKB tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.

"Sementara kami harus tetap memenuhi tanggung jawab untuk menghidupi keluarga di tengah kondisi Pandemi Covid-19 saat ini," kata R.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Terkini

REI Harap Ada Penambahan FLPP

Rabu, 21 Juli 2021 | 10:21 WIB

Wapres RI Dukung Konversi Bank Riau Kepri Syariah

Kamis, 22 April 2021 | 16:03 WIB

Semangat Kartini dan Srikandi Energi

Kamis, 22 April 2021 | 09:42 WIB

Tiarapot Pro Alat Masak Andalan Saat Ramadhan

Rabu, 14 April 2021 | 18:01 WIB

PGN Bangun Proyek Interkonersi Pipa SSWJ – WJA

Jumat, 19 Maret 2021 | 15:27 WIB

Honda Ajak Konsumen Cek Aja Dulu ke AHASS

Senin, 15 Maret 2021 | 15:57 WIB

RUPSLB BRK Persiapan Menuju Bank Syariah

Sabtu, 27 Februari 2021 | 11:44 WIB
X