Wujudkan Keterbukaan Informasi, PT SPR Group Gelar Bimtek Penguatan PPID

- Rabu, 13 Juli 2022 | 17:28 WIB
 (Eka/HRC)
(Eka/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU – Dalam upaya penguatan tata kelola informasi publik di lingkup perusahaan, PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) Group memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke seluruh anak perusahaan yang berada di bawah PT SPR.

Direktur PT SPR, Fuadi Nur SE, ketika membuka Bimtek Penguatan PPID, Rabu (13/7/2022), di kantor PR SPR mengatakan, bahwa bimtek tersebut salah satu bentuk komitmen PT SPR selaku BUMD di Riau memperkuat PPID dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi yang memenuhi standar sesuai amanah undang-undang KIP.

"Komitmen PT SPR mewujudkan keterbukaan informasi tidak hanya sekadar slogan saja. Selama dua hari kami memberikan Bimtek PPD kepada seluruh karyawan yang diamanahkan tugasnya sebagai PPID, termasuk seluruh anak perusahaan yang berada di bawah SPR Group," kata Fuadi.

Dijelaskan Fuadi, kegiatan ini sangat urgen dilaksanakan. Karena, lanjut Fuady, selaku BUMD pihaknya wajib membuka diri dan memberikan akses informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat.

Baca Juga: Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti 133 Perkara Tindak Pidana Umum

"Akan tetapi selaku perusahaan yang juga diamanahkan mengelola bisnis, tentu akan berkaitan banyak dengan kegiatan-kegitan persaingan usaha, yang di dalamnya ada informasi yang dikecualikan," tutur Fuadi.

Karena itu, menurut Fuadi, Bimtek untuk PPID di lingkup PT SPR Group mendesak dilakukan dengan pemateri Komisioner dan Asisten Ahli dari Komisi Informasi Provinsi Riau.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal penting dalam upaya penguatan PPID tersebut. Antara lain, Zufra minta desk layanan informasi segera dibenahi, penguatan SDM PPID, teknologi informasi PPID.

Hal yang tidak kalah pentingnya, lanjut Zufra, di PPID BUMD itu adalah menata kelola daftar informasi publik.

"Mesti disusun dengan benar sesuai dengan undang-undang KIP dan regulasi yang ada di BUMD itu sendiri. Karena itu menyusun daftar informasi publik perlu pemahaman cukup. Untuk itu antara lain dilakukan Bimtek ini," papar Zufra.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Harga Beras Melonjak, Biaya Bahan Pangan Semakin Mahal

Selasa, 20 September 2022 | 12:20 WIB

Gandeng Sumitomo, Progres PLTA Kayan Signifikan

Selasa, 13 September 2022 | 15:44 WIB

Gerai ke 11, Eyesoul Hadir di Pekanbaru

Jumat, 9 September 2022 | 18:49 WIB
X