Ritel yang Tidak Terapkan Harga Minyak 14 Ribu per-Liter, Terancam di Cabut Izin Usahanya

HALUANRIAU.CO, BISNIS - Kebijakan satu harga minyak goreng kemasan yakni Rp14.000,-/liter telah diberlakukan mulai hari ini untuk ritel-ritel moderen di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian telah menyediakan anggaran senilai Rp7,6 triliun untuk menutupi selisih harga minyak goreng yang dibayarkan kepada pengusaha demi melaksanakan subsidi tersebut.

Namun kenyataan dilapangan tidak semua ritel moderen yang patuh terhadap aturan hal tersebut.

Bagi pengusaha ritel yang menjual minyak goreng diatas 14 ribu per liter (ditingkat konsumen) akan dikenakan sanksi awal tidak akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah.

Baca Juga: Perdana di Awal Tahun 2022, CSR PT IKPP Kembali Taja Pelatihan Sistem Pertanian Terpadu

"Manakala terjadi pelanggaran, tahap pertama akan terjadi sanksi tidak bisa ditagihkan. Yang awal tentunya itu," kata Oke dalam konferensi pers virtual yang dikutip dari IDN times, Selasa (18/1/2022).

"Nah rantai distribusi, siapa yang kena sanksi, itu tergantung dari prosesnya. Tapi diawali tentunya bahwa sudah ada perusahaan yang sudah mendaftarkan untuk program pemerintah penggantian selisih harga ini akibat adanya kebijakan pemerintah. Tentu pertama diawali dari situ," ucap Oke.

Lebih lanjut, Oke menjelaskan bahwa jika para pengusaha minya goreng masih tidak menerapkan aturan tersebut maka pemerintah akan meninjau kembali izin usaha hingga yang terparah yaitu dapat di cabut izinya tersebut.

"Kalau itu terjadi terus menerus, pendaftaran akan kita lihat kembali. Sampai kemungkinan kalau ini pembekuan atau pencabutan izinnya," tutur Oke.

Oleh karena itu, Oke menegaskan alasan pemerintah mengumumkan minyak goreng kemasan satu harga tersebut adalah ia meminta adanya kontrol dari masyarakat terutama jika ada toko ritel yang bandel menerapkan harga di atas Rp14 ribu per liternya.