HAUANRIAU.CO, JAKARTA - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan 95 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak akurat.
Hal tersebut disampaikan Pahala Nainggolan dalam diskusi daring bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" di Jakarta, pada Selasa, 7 September 2021.
Menanggapi hal tersebut, Mantan petinggi KPK, Bambang Widjojanto menyampaikan keprihatinannya melalui twitter.
Baca Juga: Toyota Avanza Bekas Tahun Muda Harga Mulai Rp50 Jutaan, Mari Berburu
"Apakah itu artinya, 95 persen Pejabat Negara berbohong atas aset & harta yg dimilikinya?" ucapnya seperti dikutip dari akun Twitter @KataBewe pada Kamis, 9 September 2021.
Sangat Prihatin Sekali. NGERI! KPK menyatakan 95% Data LHKPN Tak Akurat, Banyak Harta Pejabat Negara Belum Dilaporkan. Apakah itu artinya, 95% Pejabat Negara berbohong atas aset & harta yg dimiliknya? https://t.co/gJhDLomGeq lewat @merdekadotcom— Bambang Widjojanto (@KataBewe) September 9, 2021
Menurut Pahala Nainggalon, diketahui sejak 2018-2020, LHKPN isinya tidak akurat.
"Sejak 2018-2020, kami diminta memeriksa 1.665 LHKPN sejak 2018-2020 oleh teman-teman Kedeputian Penindakan. Pemeriksaan ini untuk pro justicia dan ternyata 95 persen yang kami periksa detail memang isinya tidak akurat," ucap Pahala Nainggolan.
Baca Juga: Epidemiolog Sarankan Cara Efektif Antisipasi Varian Mu, Termasuk bagi Penyintas Covid-19
Meski begitu, KPK memiliki sistem yang bisa menghubungkan dengan OJK, perbankan, asuransi, hingga bursa.
Artikel Terkait
Sanksi atas Ketidakpatuhan Serahkan LHKPN ke KPK
Yenny Meirida : Berkas LHKPN Caleg Terpilih SUdah 100 Persen
PKS Soroti tidak Diwajibkannya Capim KPK Setor LHKPN
PGN Raih Penghargaan LHKPN Terbaik dari KPK
Tingkatkan Kepatuhan LHKPN, KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal
Penyampaian LHKPN Periodik 2019 Diperpanjang
Tidak ada Perpanjangan Lagi, KPK Ingatkan Batas Waktu LHKPN
Batas Akhir Penyampaian LHKPN, Kepatuhan Nasional 92,81 Persen
Adu Tajir KSAD, KSAU, KSAL, Kapolri & Panglima TNI Versi LHKPN
Menjadi Pejabat Terkaya ke-6 RI Menurut LHKPN, Pejabat Rohul: Tak Sengaja Tambah Angka 0 Tiga Kali