Mantan Petinggi PD Tuah Sekata Pelalawan Didakwa Melakukan Rasuah Rp3 M Lebih

- Jumat, 11 Juni 2021 | 17:27 WIB
IMG_20210611_172545
IMG_20210611_172545

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Afrizal menjalani sidang perdana dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan belanja barang operasional kelistrikan pada PD Tuah Sekata Pelalawan Tahun 2012 hingga 2016. Dia didakwa melakukan rasuah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3 miliar lebih.

Sidang itu digelar secara virtual. Dimana terdakwa yang merupakan mantan Kepala Divisi Listrik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan itu berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Sementara majelis hakim yang diketuai, Dedi Kuswara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta penasehat hukum terdakwa berada di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

"Iya. Tadi pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Silpia Rosalina melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Sumriadi, Jumat (11/6).

Dalam dakwaannya, kata Sumriadi, Afrizal didakwa dengan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Dalam dakwaan subsider, terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Jaksa yang akrab disapa Udo Adi itu.

Atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan keberaran. Afrizal, kata Sumriadi, akan mengajukan eksepsi yang akan disampaikan pada persidangan yang dijadwalkan digelar pada Jumat (18/6) mendatang.

"Jalannya persidangan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin," pungkas Sumriadi.

Dari informasi yang didapat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pekanbaru, diketahui jika perbuatan terdakwa terjadi pada tahun 2012 hingga 2016. Saat itu, terdakwa menjabat sebagai Kepala Divisi Listrik pada PD Tuah Sekata.

Berawal pada 2012 lalu, terdakwa mendapatkan arahan secara lisan dari Sanusi Ariyanto selaku Manager Keuangan PD Tuah Sekata untuk membantu Daman selaku Bagian Pembelian dalam melaksanakan kegiatan pembelian material kelistrikan pada perusahaan pelat merah itu.

Dana yang diperuntukkan dalam melaksanakan kegiatan itu disimpan dalam rekening Giro Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci atas nama PD Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan. Namun dengan alasan untuk memudahkan pencairan dana, Sanusi Ariyanto, menyarankan kepada Irmayani, untuk melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci atas nama Irmayani QQ PD Tuah Sekata sebagai pengganti brankas untuk memudahkan penarikan dana sewaktu-waktu dibutuhkan.

Untuk mencairkan dana dari rekening Giro Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci atas nama PD Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan, dibutuhkan cek dengan spesimen tanda tangan Direktur Utama (Dirut) PD Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan dan Irmayani selaku Bagian Keuangan. Sementara untuk melakukan penarikan dana dari rekening tabungan Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci atas nama Irmayani QQ PD Tuah Sekata, dibutuhkan slip penarikan yang ditandatangani oleh Dirut PD Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan dan Irmayani.

Dengan alasan untuk memudahkan penarikan dana, maka slip penarikan dana sudah disediakan beberapa lembar yang sudah ditandatangani oleh Dirut sehingga memudahkan Irmayani melakukan penarikan dana apabila dibutuhkan cash bon.

SIstem cash bon tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melakukan penarikan dana dalam melaksanakan kegiatan pembelian material, operasional dan pemeliharaan jaringan pada PD Tuah Sekata. Itu dilakukan dalam tahun 2012 hingga 2016.

Dalam rentang waktu itu, terdakwa telah mengajukan dan menerima cash bon sebesar sebesar Rp7.258.137.100, baik yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa maupun yang ditandatangani oleh Daman selaku Bagian Pembelian.

Adapun caranya, terdakwa menerima laporan dari piket lapangan tentang kebutuhan material, operasional dan pemeliharaan jaringan. Atas laporan itu, terdakwa membuat telaahan untuk disetujui dan ditandatangani oleh Dirut PD Tuah Sekata.

Jika bahan material, operasional dan pemeliharaan jaringan tersebut tersedia dalam gudang, maka atas arahan Dirut PD Tuah Sekata, terdakwa melakukan pengambilan barang dari dalam gudang. Namun jika bahan material tidak tersedia, maka terdakwa mengajukan Order Pembelian untuk disetujui oleh Dirut PD Tuah Sekata.

Setelah disetujui, terdakwa mengajukan cash bon kepada Irmayani untuk mencairkan dana sejumlah yang tertera pada Order Pembelian.

Setelah melakukan belanja material, terdakwa menyerahkan bukti pertanggungjawaban berupa faktur-faktur atau kwitansi pembelian atau belanja untuk disusun oleh Bagian Keuangan yakni Irmayani.

Dari keseluruhan dana cash bon yang telah diterima oleh terdakwa itu, tidak seluruhnya digunakan untuk pembelian material, operasional dan pemeliharaan jaringan. Melainkan hanya sebagian, yaitu sebesar Rp3.427.931.100.

Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp3.830.206.000, diambil oleh terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PD Tuah Sekata. Yaitu, dengan cara mengajukan bukti kwitansi pembelanjaan yang tidak benar berupa kwitansi yang item-item material, operasional dan jaringan listrik diisi sendiri oleh terdakwa, baik berupa kwitansi toko yang jelas keberadaannya maupun yang tidak ada atau fiktif keberadaannya.

 

Penulis : Dodi Ferdian

Editor: Dodi Ferdian

Terkini

Bens Leo Tutup Usia Akibat Infeksi Covid-19

Senin, 29 November 2021 | 11:58 WIB

Imam Mushola Cabuli Gadis 12 Tahun Hingga 2 Kali

Sabtu, 27 November 2021 | 14:36 WIB
X