Disaat Kasus Covid-19 Meningkat di Meranti, Indra Yopi Sayangkan Kebijakan Bupati Ajak Pengawai ke Kedai Kopi

- Kamis, 3 Juni 2021 | 13:02 WIB
E923886D-CB58-4A13-9784-CE2163E474DE
E923886D-CB58-4A13-9784-CE2163E474DE

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau, melalui juru bicara penanganan Covid-19, dr Indra Yopi, menyayangkan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Meranti yang mengeluarkan kebijakan memboleh pegawai, untuk meramaikan kedai kopi ditengah pandemi Covid-19 yang semakin tinggi di Kabupaten Meranti.


dr Indra Yopi, menegaskan, kondisi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Meranti perlu diwaspadai, dengan semakin tinggi kasus Covid-19, dan kasus pasien yang meninggal dunia.


“Yang harus diwaspai Meranti ada 30 kasus, ada berita dari masyarakat Bupati mengeluarkan edaran kedai kopi. Tapi teknisnya saya tidak tau, dan belum bisa menerangkan, yang jelas harapan kondisi saat ini yang harusnya diwaspadi,” tegas Indra Yopi, Kamis (3/6).


“Kita tidak pernah menyuruh tutup kedai kopi, tetap berjalan karena tidak ada lockdown, yang ada berskala mikro ada aturan yang ketat. Warung kopi tidak boleh lebih 50 persen, kalau ngobrol tetap memakai masker, dan ini harus dipatuhi pengusaha kedai warung,” ungkap Yopi.


Dijelaskan Indra, sejauh ini PPKM di Kabupaten Kota belum begitu maksimal menjalankannya. Masih banyak masyarakat yang masih mengadakan pesta tanpa menerapkan protokol kesehatan, termasuk di hotel-hotel dengan menghadirkan orang banyak. Dan semuanya kembali kepada Satgas yang ada di Kabupaten Kota dalam penegakan disiplin.


“Izin keramaian itu semua ada ditangan satuan tugas Kabupaten Kota masing-masing, izin terbitkan dan dikeluarkan oleh satgas kabupaten kota. Itu panduan sudah ada dan jelas, kalau ada orang yang mengadakan pesta kapasitas tidak boleh lebih 50 persen, tetap memakai masker, menjaga jarak,” ungkapnya.


“Permasalahannya kita sama-sama tau, saya pribadi melihat yang tidak sesuai prokes, yang digariskan ini kuncinya ada di penegakan aturan, artinya jelas tentu ada sanksi tidak boleh pembiaran tidak boleh ada tebang pilih, baik dari pemerintah, swasta, TNI/Polri, maupun kedatangan Presiden, tidak ada pengecualian, kalau yang melanggar memang ada dilaporkan harus ada sangsi,” tegasnya. nur

Editor: Nurmadi

Terkini

X