Pemprov Pastikan Izin Riau Komplek Peningkatan Kapasitas di PT RAPP Sesuai Andal

- Kamis, 29 April 2021 | 19:38 WIB
B3E71E79-9734-43D5-88FC-6EE8D24EA9E1
B3E71E79-9734-43D5-88FC-6EE8D24EA9E1

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau, sampai saat ini belum ada mengeluarkan izin terhadap perusahan-perusahan besar yang ada di Riau, yang bergerak dibidang Hutan Tanam Industri (HTI), dalam memperluas area industri, apalagi membuka lahan baru dikawasan yang tidak diperbolehkan oleh Pemerintah. Pemberian izin melalui mekanisme yang sangat panjang dan bukan secara diam-diam.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehuatan (DLHK), Mamun Murod, mengatakan, Pemprov Riau hanya mengeluarkan izin lingkungan terkait pengembangan Riau Komplek dalam meningkatkan kapasitas produksi PT RAPP, dan telah memenuhi prosedur analis dampak lingkungan (Andal). Tidak ada izin mengeluarkan perluasan lahan produksi dari pihak perusahaan.


“Jadi kami ingin meluruskan, adanya pemberitaan oleh Jikalahari, tentang izin pengembangan lingkungan untuk pengembangan Riau Komplek membahayakan masyarakat dan mencederai komitmen Riau Hijau. Kami memastikan PT RAPP tidak ada menambah perluasan kawasan hutan tanam industri untuk perluasan Riau Komplek dan peningkatan kapasitas produksinya itu. Karena kalau itu dilakukan, pasti ada sanksi pencabutan izin operasional oleh pemerintah,” ujar Murod, Kamis (29/4).


Dijelaskan Murod, yang terpenting dengan adanya peningkatan kapasitas produksi ini tentu akan menambah peluang tenaga kerja bagi warga lokal. Karena PT RAPP akan membangun pabrik Rayon yang baru di Kerinci Kanan Kabupaten Pelalawan dan Koto Gasib Kabupaten Siak. Dan produksi tersebut masih berada dalam kawasan RAPP.


"Pabrik Rayon ini nanti akan menghasilkan industri tekstil. Artinya inikan kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dan tentunya akan membantu masyarakat tempatan. Ini pengembangan oleh pihak perusahaan, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.


Terkait dengan dikeluarkannya izin tersebut, sebelum dikeluarkan terlebih dahulu disetujui dan dilakukan penilaian terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), untuk rencana peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan fasilitas pendukung di Riau Komplek PT RAPP itu. Kajian dan penilaian itu dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Amdal terdiri dari dinas terkait, para tenaga ahli dari akademisi dan lainnya.


"Ada Profesor ahli kimia, ahli pengelola alam dan sumber lingkungan, ahli biologi dan kemudian juga ada ahli konstruksi. Jadi yang mengkaji itu bukan dari DLHK melainkan dari Komisi Amdal,"ulasnya.


Selain itu, juga dilakukan pertemuan rapat komisi Amdal pada Desember 2020 lalu secara virtual, dengan sejumlah stake holder terkait untuk membahas rencana perluasan di kawasan Riau Komplek itu. Pertemuan itu diikuti oleh Dinas PUPR Riau, Disnakertrans Riau, DLHK Pelalawan, DLHK Siak, Unsur Kecamatan di Pelalawan dan Koto Gasib Siak, Tokoh Masyarakat, LSM Pelalawan, LSM Siak, LSM Anak Rimba, LSM Jikalahari dan lainnya.


“Apabila ada keberatan terkait pemberian izin itu, seharusnya NGO atau LSM bisa menyampaikannya langsung saat Rapat Komisi Amdal itu. Bukan setelah diterbitkan izin oleh Pemprov Riau,” katanya.

Halaman:

Editor: Nurmadi

Terkini

Kisah Cinta Abadi Rima Melati dan Frans Tumbuan

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB

Artis Senior Rima Melati Meninggal Dunia

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:26 WIB

Pegadaian Mengetuk Pintu Langit di Bulan Juni

Jumat, 10 Juni 2022 | 17:55 WIB

UAS Dideportasi Dari Singapura, Ada Apa?

Selasa, 17 Mei 2022 | 14:07 WIB
X