Dewan Pers Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

- Jumat, 23 Agustus 2019 | 10:50 WIB
02 23-08 SOSIALISASI Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
02 23-08 SOSIALISASI Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

PEKANBARU - Masih banyaknya para jurnalis atau wartawan yang belum memahami kode etik mengenai cara penulisan pemberitaan tentang anak dibawah umur, menjadi salah satu alasan bagi Dewan Pers untuk bisa berbagi ilmu dengan awak media yang ada di Pekanbaru. Acara yang dikemas dalam Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak tersebut dihadiri oleh seluruh pihak terkait dan khususnya perwakilan media di Pekanbaru, Kamis (22/9) di Hotel Novotel Pekanbaru.

Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia ini, membahas aturan pemberitaan anak dibawah umur, sebelum ditayangkan di media. Pasalnya, banyak hal yang dianggap sepele tetapi justru dianggap tabu dan tidak harus menjadi bahan publikasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/PERATURAN-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

"Aturan ini akan menjadi pedoman kepada media dalam memproduksi pemberitaan menyangkut soal kekerasan terhadap anak. Kami sudah membuat pedoman-pedoman itu. Yang paling penting bagi kami, konstituen media masa memahami cara memberitakan anak. Dan kami menyinggung bahwa bahaya memberitakan terkait anak jika tidak sesuai rambu-rambutnya," kata Ketua Komisi Pemberdayaan Dewan Pers, Asep Setiawan.

Dia menambahkan, cara penyajian berita ramah anak sangat penting. Pedoman ini muncul diantaranya pemberitaan anak sebagai pelaku, korban atau saksi kejahatan yang pada umumnya belum menyadari pentingnya menjaga identitas anak. Selain itu juga sudah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang publikasi dimana anak sebagai objek.

Asep menjelaskan, disadari bahwa anak harus tumbuh normal. Media cenderung melihat anak-anak dalam lingkaran kasus, menkipun nature media itu memang kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Tugas Dewan Pers bagaimana melindungi media dari hukum. Atas dasar itulah dibuat pedoman-pedoman hukum sebagai pijakan dalam membuat pemberitaan.

"Melindungi anak dalam pemberitaan ramah anak, diantaranya dengan menyamarkan identitas anak dalam bentuk apapun. Sehingga anak terlindungi, meskipun dia diduga terlibat sebagai pelaku kejahatan dan bermasalah dengan hukum," sebutnya.

Sementara itu, Rini Handayani dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, memaparkan fakta bahwa 3 dari 5 anak-anak perempuan di Indonesia mendapat kekerasan emosional, sedangkan 1 dari 2 anak laki-laki mendapatkan kekeraran.

Dia menjelaskan, persoalan kekerasan terhadap anak sudah sangat kronis. Oleh sebab itu peran media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Oleh sebab itu dianggap perlu penataan dalam bentuk peraturan secara khusus terhadap pemberitaan media massa terhadap anak.

Dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban identitasnya tetap harus dirahasiakan. "Memang kami melihat ada banyak hal dalam pemberitaan yang cenderung akan memicu anak untuk melakukan perbuatan serupa," ungkap Rini.

Di sesi terakhir, dalam kegiatan ini juga turut diujikan kepada seluruh awak media untuk ikut membahas kesalahan penulisan terhadap berita yang ditayangkan. Dengan mencari salah satu berita lokal terkait dengan berita anak dibawah umur. Dalam sosialisasi ini melibatkan petinggi media massa di Riau, perwakilan pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat, Forum Anak dan Forum Puspa di Provinsi Riau. (nie)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

Riesca Rose: Saya Bukan Selingkuhan Sule!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:10 WIB
X