Gubri Teken SK Pemecatan Tujuh ASN Korup

- Kamis, 2 Mei 2019 | 11:26 WIB
02 02-050 gubri
02 02-050 gubri

PEKANBARU (HR)-Tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diberhentian dengan tidak hormat terhitung Selasa (30/4).

Tujuh ASN tersebut diberhentikan karena diputuskan inkrah terlibat kasus korupsi. Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar langsung meneken Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Terhormat (PDTH) tujuh ASN Pemprov Riau yang terlibat kasus korupsi tersebut.

"Kemarin kita sudah sepakat sesuai aturan harus tetap diberhentikan," kata Syamsuar. Ketegasan ini dilakukan Gubri karena jika terhitung 30 April 2019 ketujuh ASN tersebut tidak diberhentikan, maka dirinya sebagai kepala daerah bisa mendapatkan sanksi.

"Berkasnya semua sudah siap, dan sudah saya teken. Kalau tidak nanti saya yang kena sanksi," imbuhnya.
Gubri Syamsuar meminta kepada instansi terkait seperti BKD Riau dan menyiapkan proses administrasi pemberhentian tidak terhormat bagi ASN Pemprov Riau yang tersandung kasus korupsi jika masih ada.

Khususnya ASN lain di luar yang tujuh orang tersebut.Sebab dirinya tidak ingin melihat ada ASN tersangkut korupsi dibiarkan aktif sebagai ASN.
"Sepanjang prosesnya sudah inkrah. Saya juga sudah sampaikan kepada pak Sekda Riau kalau memang masih ada ASN yang tersandung kasus korupsi diganti saja," katanya.

Seperti diketahui, sesuai data yang dirilis BKN terdapat 190 koruptor berstatus ASN di Provinsi Riau. Dari 190 itu 10 di antaranya merupakan ASN Pemprov Riau.

Namun berdasarkan data BKD Riau, dari 10 ASN tersebut hanya tujuh ASN yang berkasnya sudah lengkap dan sudah ada putusan inkrah dari pengadilan.

Sedangkan tiga ASN lagi datanya belum lengkap, karena ketiga merupakan ASN pindahan dari kabupaten.

Kasus lamaKepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan 10 ASN Pemprov Riau yang tersandung kasus korupsi merupakan kasus lama.
Dari 10 ASN tersebut, kata Ikhwan, baru tujuh ASN yang sudah positif dan sudah diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah inkrah.
Sedangkan tiga ASN lagi, berkasnya belum belum lengkap karena ketiganya merupakan ASN pindahan dari kabupaten.
10 ASN tersandung korupsi merupakan usulan BKN pada 2019. Karena sebelumnya 10 ASN namanya tidak terdeteksi di BKD.

"Kemarin itu kan ada beberapa nama, hanya saja kita tak ada datanya, karena mereka tidak mengisi database di sistem Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) secara online. Selain itu sebagai dari mereka ini banyak pegawai pindahan," ujarnya.
Namun sayang, BKD Riau enggan membeberkan siapa 10 ASN koruptor tersebut.(tpc)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

Imam Mushola Cabuli Gadis 12 Tahun Hingga 2 Kali

Sabtu, 27 November 2021 | 14:36 WIB

Sempat Tertunda, Velove Vexia Resmi Lepas Masa Lajang

Selasa, 23 November 2021 | 20:29 WIB

KPK Kembali Galakkan Pencarian Harun Masiku

Selasa, 16 November 2021 | 14:50 WIB
X